JAKARTA - Presiden Joko Widodo, meminta agar kebijakan pemerintah daerah dalam penanganan Covid-19 satu visi dengan kebijakan pemerintah pusat. Selain itu Presiden juga meminta agar dampak kesehatan, sosial dan ekonomi dihitung secara cermat.
Hal ini disampaikan Jokowi dalam rapat terbatas dengan gubernur seluruh provinsi, melalui video teleconference, Selasa (24/3/2020).
Dia mencontohkan,kepala daerah yang ingin membuat kebijakan dengan menutup kantor-kantor atau tempat-tempat transaksi ekonomi seperti pasar dihitung lebih dahulu dampak sosial ekonominya.
"Kalau ingin lakukan itu, kebijakan setelah itu tolong betul-betul disiapkan. Sebagai contoh sebuah kota ingin melakukan itu, hitung berapa orang yang menjadi tidak bekerja. Berapa pedagang asongan yang akan tak bekerja. Hitung berapa becak yang akan tidak bekerja, hitung berapa sopir yang tidak bekerja," katanya.
Jokowi menambahkan, kebijakan yang bersifat sosial seperti bantuan sosial kepada masyarakat yang terdampak dari kebijakan penutupan tersebut, disiapkan dalam APBD.
"Sehingga dalam APB, dukungan kepada sektor itu yang diberikan. Bantuan sosial kepada mereka disiapkan. Jangan kita hanya menutup tapi tidak dibarengi dengan kebijakan bantuan sosial untuk mendukung kebijakan yang dibuat," imbuhnya.
Lebih lanjut, Jokowi menekankan tiga hal yang harus menjadi fokus di tengah penanganan wabah Covid-19. Pertama adalah fokus terhadap kesehatan dan keselamatan. Kedua adalah bantuan sosial.
"Bantuan sosialnya tolong disipakan. Ketiga dampak ekonomi dihitung betul, sehingga kesiapan kita dalam sediakan stok pangan betul-betul ada," tutup Jokowi. (ikbal/mb)
.png)
