JAKARTA – Presiden Jokowi mengingatkan soal kemudahan perizinan di sektor perikanan, bahwa selama ini sudah dapat dilakukan dengan cepat.
"Saya telah mendengar bahwa proses perizinan di sektor perikanan sudah dapat dilakukan dengan cepat," terang Jokowi saat menggelar rapat terbatas melalui telekonferensi yang membahas kebijakan kelautan Indonesia, Kamis (19/3/2020), dari Istana Merdeka, Jakarta.
Namun, ia menegaskan bahwa kemudahan perizinan tersebut juga harus disertai dengan , pengendalian, dan pengawasan yang baik.
"Jangan sampai diberikan izin namun tidak diawasi di lapangan sehingga dampaknya justru akan merugikan kepentingan nasional kita," tutur Jokowi.
Presiden mengatakan potensi perikanan nasional yang makin meningkat serta terjaganya kelestarian lingkungan melalui kebijakan penjagaan kawasan laut dari aksi pencurian ikan selama beberapa tahun ke belakang harus turut diikuti dengan berkembangnya industri perikanan nasional di masa mendatang.
"Dalam lima tahun yang lalu kita telah fokus bekerja untuk mengatasi aksi pencurian ikan dan menjaga laut kita dari IUU fishing dan hasilnya kita lihat sudah tampak. Selain kelestarian lingkungan yang terjaga, stok nasional ikan kita juga meningkat drastis dari 6,5 juta ton menjadi 12,5 juta ton," ujarnya.
Presiden mengharapkan agar stok nasional yang terus meningkat tersebut juga diikuti dengan meningkatnya produksi perikanan tangkap, ekspor perikanan, dan nilai tukar nelayan.
"Artinya kesejahteraan nelayan kita juga semakin baik," kata Presiden.
Untuk mencapai hal tersebut, kata kepala negara diperlukan sejumlah lompatan besar dalam upaya menata ekosistem industri perikanan dan kelautan nasional. Menurut Kepala Negara, upaya-upaya tersebut haruslah dilakukan secara terpadu mulai dari hulu hingga hilir.
"Pertama, saya minta industri perkapalan terus diperkuat dan kapasitas daya saing industri perkapalan nasional terus ditingkatkan sehingga mampu mendukung pergerakan industri perikanan kita," ucapnya. (johara/tri)
