Pengamat:  Normalisasi dan Naturalisasi Tak Efektif Atasi Banjir

Kamis 27 Feb 2020, 12:20 WIB
Warga mencoba melintasi banjir yang menggenangi jalan di Cempaka Putih, Jakarta, Minggu (23/2/2020). Hujan deras sejak Minggu 23 Februari dini hari membuat Ibu Kota tergenang banjir.(toga)

Warga mencoba melintasi banjir yang menggenangi jalan di Cempaka Putih, Jakarta, Minggu (23/2/2020). Hujan deras sejak Minggu 23 Februari dini hari membuat Ibu Kota tergenang banjir.(toga)

JAKARTA - Banjir masih menjadi masalah besar bagi Jakarta. Direktur Eksekutif Lembaga Emrus Corner, Emrus Sihombing, menilai pembangunan kota Jakarta sudah tidak normal dan tidak natural.

Menurutnya hal itu disebabkan karena  perencanaan dan pelaksanaan semua pembangunan fisik tidak dilakukan dengan prinsip tata kota yang baik dan terukur pasca kepemimpinan Ali Sadikin.

"Karena itu, pendekatan normalisasi, atau naturalisasi, atau kombinasi normalisasi dan naturalisasi, menurut saya, tidak mampu menjadi solusi efektif dan permanen mengatasi banjir saat musim hujan tiba," ujarnya kepada wartawan, Kamis (27/2/2020).

Emrus menambahkan siapapun yang menjabat  Gubernur DKI Jakarta dan  siapapun Menteri PUPR,  saat musim hujan Jakarta selalu akan banjir.  Karena itu menurutnya tidak perlu menyalahkan pihak lain saat banjir datang.

Pengamat komunikasi politik ini memandang  saat ini perlu komunikasi dan koordinasi antar pemangku kepentingan untuk mengatasi banjir di Jakarta.

"Jadi, yang perlu kita pikirkan dan lakukan bersama ketika musim kemarau tiba nanti,  agar tidak terjadi banjir saat musim hujan berikutnya. Untuk itu, saya menyarankan kepada Gubernur Anies Baswedan, Menteri PUPR,  Basuki Hadimuljono, menginventarisasi secara akurat jumlah dan luas wilayah yang dilanda bajir saat ini di Jakarta," tandasnya. 

Pada musim kemarau nanti,  Anies dan Basuki diminta membebaskan semua kawasan yang dilanda banjir, tanpa memandang apakah bangunan itu milik negara,  rumah individu atau peruntukan apapun, tentu dengan membeli sesuai harga pasar.

Kemudian kawasan tersebut dijadikan hutan kota, atau membangun waduk dengan kedalaman yang mampu menampung curahan hujan di sekitarnya, sesuai dengan potensi geografis lokasi tersebut. Emrus menyebut, hal itu dapat menjadi solusi permanen mengatasi banjir di seluruh wilayah Jakarta setiap musim hujan tiba.

"Inilah yang harus dilakukan oleh seorang pemimpin, bukan menata kata dalam kalimat  untuk 'menghindar' dan atau menyalahkan pihak lain untuk menghindar dari permasalahan yang terjadi secara 'reguler' seperti banjir misalnya," tutur dia. (ikbal/mb)

Berita Terkait
News Update