JAKARTA - Komisi V DPR RI geram. Pasalnya tiga gubernur yang diundang dalam rapat dengar pendapat (RDP) terkait penanganan banjir di Jabodetabek tidak hadir. Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dan Gubernur Banten Wahidin Halim hanya mengirim perwakilannya.
Anies mengutus Deputi Tata Ruang, Vera Revina Sari, sedangkan Ridwan Kamil dan Wahidin mengirim Sekretaris Daerah (Sekda) masing-masing provinsi. Di sisi lain, Menteri PUPR Basuki Hadimoeljono, Kepala BMKG Dwikorita Karnawati dan Kepala Basarnas Bagus Puruhito hadir dalam rapat tersebut.
Ketidakhadiran Anies dalam RDP dengan Komisi V DPR RI, disebut Vera karena masih berada di lapangan terkait penanganan dampak banjir.
"Mohon maaf saya sampai kan dari Bapak Gubernur, Bapak Anies yang saat ini di lapangan Pak, masih meninjau apa yang menjadi dampak banjir kemarin," ujar Vera di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (26/2/2020).
Terkait penanggulangan banjir, Vera menyebut Pemprov DKI Jakarta sudah mengikuti master plan yang sudah ada. Dia menyebut banjir pada awal tahun karena intensitas hujan yang sangat tinggi.
"Secara umum DKI Jakarta Sudah mengikuti master plan pengendalian banjir yang sudah ada. Yang saat ini masih dalam tahap realisasikan untuk beberapa bagiannya. Dan dalam Januari kemaren memang banjir yang diakibatkan curah hujan yang sangat tinggi, tertinggi dalam 150 tahun terakhir," jelasnya.
Ketidakhadiran tiga kepala daerah tersebut membuat anggota dewan meradang. Anggota Komisi V DPR RI, Sadarestuwati menilai ketiga gubernur tak miliki itikad baik dalam penanggulangan banjir Jabodetabek.
"Saya lihat ketiga provinsi ternyata tidak butuh rapat ini. Tidak memerlukan. Kita semua hadir untuk memecahkan solusi mereka akan tetapi malah diabaikan. Saya kira cukup kira raker dengan Pak menteri basarnas dan BMKG dan Bupati Bogor selebihnya tak perlu dikasih waktu untuk menyampaikan hal apapun. Karena semua jelas hanya rame di media tapi ketika kita membicarakan baik-baik di sini ternyata tak ada itikad baik," tandas Restu.
Hal senada juga disampaikan anggota Komisi V lainnya, Sudewo. Dewo menyayangkan karena rapat tidak dapat dilakukan secara komprehensif.
"Kami sayangkan mengapa kepala daerah tak penuhi undangan kami. Tidak akan komprehenaif penanganan banjir apabila kepala daerahnya tidak hadir," ungkapnya. (ikbal/mb)
