JAKARTA – DPRD DKI Jakarta telah menyelesaikan dan mengesahkan tata tertib (Tatib) pemilihan Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta yang digabungkan dengan Tatib Dewan. Selanjutnya akan dibentuk panitia pemilih (panlih) yang terdiri dari sembilan anggota dari setiap Fraksi di DPRD DKI.
Ketua DRPD DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi, mengatakan berdasarkan kesepakatan saat rapat pimpinan gabungan (Rapimgab) nantinya Panlih tidak boleh diketuai oleh anggota Fraksi PKS, Gerindra, dan PDI-Perjuangan.
"Semua fraksi mengirim (wakilnya), saya teken (dorong) untuk mewakili semua. Tapi ketua panlih bukan dari Gerindra dan bukan dari PKS. Dan juga PDI Perjuangan karena saya ketua, diserahkan ke fraksi lain," kata Prasetyo di DRPD DKI Jakarta, Rabu (19/2/2020).
Politisi PDI-Perjuangan ini menambahkan, ketua Panlih ditunjuk atas kesepekatan seluruh anggota Panlih. Sementara anggota Panlih tergantung dari masing-masing fraksi di DPRD DKI.
"Didalam forum Panlih itu, siapa namanya baru dipilih lah satu (jadi ketua). Yang penting bukan tiga fraksi itu," papar Prasetyo
Selanjutnya, Panlih yang akan menggelar pemilihan Wagub DKI berdasarkan Tatib yang telah disahkan. Meski voting dilakukan tertutup namun proses pemilihan dilaksanakan secara terbuka sehingga masyarakat bisa mengawasi.
Nantinya dalam Rapat Paripurna juga akan dilakukan fit and proper test terhadap kandidat Wagub DKI yakni Ahmad Riza Patria (Gerindra) dan Nurmansjah Lubis (PKS). Selain tanya jawab para kandidat Wagub DKI juga akan memaparkan visi misinya.
"Nah modelnya nanti pemilihannya panlih yang melakukan proses pemilihannya, saya buat terbuka suruh visi misinya apa kayak fit n proper lah gitu dia berpidato nanti ditanya oleh masing-masing fraksi," ujar Prasetyo.
Sementara Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, M. Taufik, menjelaskan alasan PKS dan Gerindra tidak boleh menempati posisi ketua dalam Panlih. Menurutnya, karena dua partai ini adalah pengusung Anies-Sandi dalam Pilgub DKI 2017. Sementara PDI-P adalah partai besar yang sudah menduduki posisi Ketua di DPRD DKI.
"Ya kan kita yang ikut terlibat. (Kalau) PDIP merasa porsi partai besar, jadi dikasih ke yang lainnya," ucap Taufik. (yendhi/tri)
.png)
