Mensos menyatakan, sedang terus mengkoordinasikan dan melakukan pengecekan di lapangan dengan pihak-pihak terkait, termasuk dengan Ditjen Pendudukan dan Catatan Sipil Kemendagri. Dengan peran tenaga pendamping dan aparatur pemerintah daerah, Mensos berharap, pemadanan data berjalan dua arah.
“Jadi berjalan dua arah. Baik dari pusat maupun juga dari daerah. Jadi hasil verifikasi dari desa dan kecamatan bisa secara berjenjang naik ke atas. Memang harus sedikit agresif. Tidak perlu target kapan selesai tapi nanti akan kita lihat hasilnya,” kata Mensos Juliari.
Program unggulan yang dimaksud adalah Program Indonesia Pintar (KIP), Penerima Bantuan Iuran - Jaminan Kesehatan (PBI-JK), juga PKH dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) atau program Sembako. “Tanpa kejelasan NIK, maka bantuan dikhawatirkan tidak bisa disalurkan secara tepat sasaran,” kata Mensos.
Kemensos mengapresiasi daerah yang sangat responsif dalam verivali data. Pada kesempatan lalu, terdapat lima daerah yang dinilai sangat aktif dalam verifikasi dan validasi data. Masing-masing adalah Kota Jakarta Pusat sebesar 99,2%, Kota Padang Panjang sebesar 96,6%, dan Kabupaten Karimun sebesar 94,9%. Kemudian Kabupaten Murung Raya (Kalimantan Tengah) sebesar 92,8%, dan Kabupaten Muara Enim Sumatera Selatan sebesar 89%. (tri)
.png)
.jpg)
.jpg)
