Reshuffle Kabinet, Masak sih?

Sabtu, 15 Februari 2020 09:05 WIB

Share
Reshuffle Kabinet, Masak sih?

BELUM genap berusia 4 bulan, Kabinet Indonesia Maju, sudah diwacanakan ada reshuffle (perombakan). Prediksi akan adanya perombakan kabinet disampaikan Tim 9 Partai Golkar di Jakarta, Jumat ( 14/02/2020).

Dikatakan  akan ada delapan menteri yang diganti usai Lebaran. Hal ini mencermati kondisi perekonomian nasional dan situasi sosial politik yang semakin rentan, seperti dikatakan Koordinator Tim 9 Partai Golkar, Cyrillus Kerong.

Memasuki tahun 2020, dinilainya, kondisi kehidupan rakyat makin sulit dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Hal ini ditandai dengan daya beli masyarakat yang makin merosot dan kondisi ekonomi yang makin sulit.

Mengingat Ketua Umum Golkar, Airlangga Hartarto, merupakan anggota kabinet yang ditugaskan dan bertanggung jawab di bidang perekonomian, maka Airlangga  dituntut untuk lebih gesit dan cekatan mengatasi permasalahan di bidang perekonomian.

Opsi pun disarankan kepada Airlangga, untuk memilih satu dari dua jabatan rangkap. Sebagai Ketua Umum DPP Golkar atau Menko Perekonomian.

Lepas dari opsi tersebut, prediksi akan adanya reshuffle cukup menarik untuk dicermati.

Muncul pertanyaan. Mmasak sih secepat ini? Meski perombakan kabinet sesuatu hal yang lumrah. Bukan hal yang luar biasa dalam sebuah pemerintahan , di negara republik mana pun.

Reshuffle yang merupakan  hak prerogatif presiden bisa dilakukan kapan pun sepanjang dibutuhkan untuk kemajuan, keserasian, keselarasan, kelancaran tugas- tugas pemerintahan. Tentu, reshuffle tidak asal, baru dilakukan setelah benar – benar mendesak karena kebutuhan demi kelancaran  dan target yang hendak dicapai.

Perombakan kabinet yang tidak diperhitungkan secara cermat dan akurat dan penggantinya tidak lebih baik dari pejabat yang sekarang, dampak yang didapat bukan saja merosotnya kinerja kementerian yang bersangkutan, juga soliditas kabinet itu sendiri.

Patut diingat, Indonesia sebagai negara multipartai membutuhkan dukungan parpol untuk kelancaran tugas pemerintahan, di antaranya mengakomodir kader parpol duduk di kabinet. Itulah sebabnya kabinet koalisi dibutuhkan agar terdapat dukungan konkret dari parpol di DPR ketika mengambil keputusan.

Halaman
Reporter: Yepe
Editor: Yepe
Sumber: -
Komentar
limit 500 karakter
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.
0 Komentar