Setelah Naturalisasi Ciliwung, Ada Revitalisasi Monas

Senin 27 Jan 2020, 07:50 WIB

SEBAGAI Gubernur DKI, Anies Baswedan harus kaya inovasi untuk bangun Jakarta. Naturalisasi Kali Ciliwung belum juga jalan, sudah menggarap revitalisasi Monas. Sebanyak 190 pohon pelindung ditebang. DPRD memasalahkan, revitalisasi Monas harus seizin Setneg. Lho, apa perlu? Bukankah Gubernur Anies sudah rasa Presiden?

Gara-gara banjir 1 Januari 2020, terjadi polemik antara Kementerian PUPR dengan Pemprov DKI. Menteri Basuki Hadimulyono minta normalisasi Kali Ciliwung warisan Ahok dilanjutkan. Tapi Guburnur Anies Baswedan tak mau, karena lebih percaya dengan konsep naturalisasi. Pemahaman Gubernur, normalisasi air dibuang ke laut, sedangkan naturalisasi air meresap ke bumi (sunatullah).

Celakanya konsep naturalisasi Ciliwung tak kunjung jalan, sedang ketika diminta detil teori itu Anies tak pernah mau datang ke Menteri PUPR, kecuali menyuruh anak buah yang ternyata tak menguasai konsep gubernurnya tersebut. Karena kedua konsep itu macet bersama, banjir pun menenggelamkan sebagian wilayah Ibukota. 

Polemik naturalisasi-normalisasi mereda, diam-diam Gubernur Anies menggarap proyek revitalisasi Monas senilai Rp 64,4 miliar. Kembali DPRD mempermasalahkan. Bukan soal besarnya anggaran, tapi kenapa tidak minta izin ke Setneg? Padahal dalam proyek itu mengorbankan sedikitnya 190 batang pohon pelindung.

Legi-lagi Gubernur Anies tebangi pohon. Tempo hari pohon pelindung di Jl. Menteng Raya dan Gunung Sahari, kini di Monas disikat juga. Benar-benar Gubernur Anies mau meniru raja Amangkurat I dari Mataram. Dia menebangi banyak pohon beringin di alun-alun kraton, agar bebas bermain layang-layang.

DPRD mempermasalahkan revitalisasi Monas. Di samping jadi gersang, kenapa tidak minta izin pada Sekneg. Tambah celaka lagi, kontraktor yang ditunjuk juga diragukan kebonaviditasnya, karena alamat kantornya saja tidak jelas. Jaman Gubernur Ahok, kontraktor di Pemprov DKI harus bermerk, bukan kelas kacangan.

Tak hanya DPRD, pihak Sekneg juga mempermalahkan perizinan itu. Lho, apa perlu perizinan itu? Bukankah banyak yang menyebut, Gubernur DKI sekarang itu rasa presiden. Tapi kemarin Sekda DKI Saefullah bilang, perizinannya mulai diurus ke Sekneg, sambil jalan. Ini kan ibarat anak gadis orang dihamili dulu, baru mengurus perkawinannya.  (gunarso ts)

Berita Terkait

News Update