JAKARTA – Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) melihat performa penanganan hak asasi manusia (HAM) di 100 hari pemerintahan Joko Widodo - Ma'ruf Amin butuk.
Aktivis KontraS, Rivanlee Ananda bahkan sudah melihat gelagat itu saat pembentukan kabinet Indonesia Maju.
Masuknya Prabowo Subianto dan Wiranto, yang dianggap bertanggungjawab atas pelanggaran HAM masa lalu, di lingkaran pemerintahan dilihat sebagai upaya mendelegitimasi HAM.
" Dari awal pemerintah sendiri, kami sudah menduga ada upaya untuk mendelegitimasi HAM dengan menentukan menteri-menteri atau orang-orang yang bekerja untuk kabinet yaitu orang-orang yang diduga memiliki tanggung jawab atas kasus pelanggaran HAM masa lalu. Kami menyoroti dua nama yakni Prabowo Subianto menteri Pertahanan dan Wiranto, dewan pertimbangan presiden bahkan menjadi ketuanya," ujarnya di kantor KontraS, Kwitang Jakarta Pusat, Senin (27/1/2020).
Penunjukkan Prabowo dan Wiranto disebut KontraS telah melukai pihak korban. Pernyataan kontradiktif juga terlontar dari pejabat negara dalam 100 hari pemerintahan Jokowi-Ma'ruf.
Rivan merujuk pada pernyataan Menko Polhukam Mahfud MD yang menyebut tidak ada pelanggaran HAM selama Jokowi menjabat dan ucapan Jaksa Agung, ST Burhanuddin yang menyatakan peristiwa Semanggi I dan II bukan pelanggaran HAM.
"Masuknya figur itu semakin memperlemah koalisi masyarakat sipil atau korban untuk menuntut kasus yang selama ini tak terselesaikan. Terlebih lagi upaya negara menyelesaikan kasus pelanggaran HAM masa lalu melalui mekanisme yudisial semakin menguat. Yangmana wacana tersebut bertolak belakang dengan korban," jelasnya.
Lebih lanjut Rivan menambahkan kebijakan pemerintah yang tidak pro terhadap HAM mencerminkan pengingkaran terhadap semangat reformasi khususnya dalam penyelesaian pelanggaran HAM berat masa lalu.
"Karena Pak Jokowi pada awal pemerintahannya di periode 2 , dia tak miliki prioritas 100 hari kerja berarti anggapannya adalah dia melanjutkan yang telah dimulai pada 2014 . Namun dari hari ke hari kita lihat kondisi HAM semakin buruk yang telah ditunjukkan juga dari laporan internasional bahwa demokrasi di Indonesia saat ini memburuk," tutup dia. (ikbal/tri)
.png)
