Bupati Anne Desak DPRD Tuntaskan Perda Pilkades 2020

Minggu 26 Jan 2020, 17:56 WIB
Bupati Purwakarta Anne R Mustika, berphoto bersama dengan Plt Kepala DPMD Purwakarta Purwanto dan Ketua Apdesi Purwakarta Dasep Sopandi dan jajarannya.(dadan)

Bupati Purwakarta Anne R Mustika, berphoto bersama dengan Plt Kepala DPMD Purwakarta Purwanto dan Ketua Apdesi Purwakarta Dasep Sopandi dan jajarannya.(dadan)

PURWAKARTA - Pemkab Purwakarta mendesak DPRD setempat untuk melakukan percepatan penuntasan Peraturan Daerah (Perda) Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak 2020.

"Hari ini telah kita komunikasikan dengan pimpinan dewan terkait penuntasan Perda Pilkades serentak. Harus segera, ini sudah mendesak," ujar Bupati Purwakarta, Anne Ratna Mustika didampingi Plt Kepala DPMD, Purwanto disela Audensi dengan jajaran Apdesi Purwakarta, di Bale Nagri, kemarin.

Menurutnya, Pemkab Purwakarta menargetkan pada bulan Juni 2020 pelaksanaan Pilkades serentak bisa digelar di 83 desa di wilayah Kabupaten Purwakarta.

"Pemkab juga ingin pelaksanaan ini bisa secepatnya, aman, kondusif dan lancar. Begitu perda sudah selesai segera kita lakukan tahapan-tahapannya," kata Anne.

Sementara, Ketua Apdesi Purwakarta, Dasep Sopandi  berharap ada kepastian waktu pelaksanaan Pilkades serentak di Purwakarta. "Jika sudah ada kepastian soal waktu tahapan-tahapan pilkades kan jadi tenang. Untuk desa yang akan menggelar bisa mempersiapkan segala hal yang diperlukan untuk gelaran tersebut," katanya.

Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), Purwanto mengatakan, pihaknya akan berupaya memastikan Pilkades serentak di Purwakarta berjalan dengan baik sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku.

"Setiap hak pilih dianggarkan sebesar Rp 25 ribu. Pilkades serentak mendatang, kami mencatat ada sebanyak 299.125 hak pilih yang tersebar di 83 desa pada 17 kecamatan di Kabupaten Purwakarta," katanya.

Untuk kepastian pelaksanaan atau waktu tepatnya dinas menunggu intruksi dari Bupati Purwakarta. "Mudah-mudahan dan akan kita upayakan, bulan Juni dapat digelar," tuturnya.

Ia juga mengatakan anggaran berasal dari bantuan keuangan (bankeu) yang langsung ke desa dan langsung ke panitia Pilkades. "Jadi anggarannya tidak dimasukan ke DPMD," katanya. (dadan/yp)

Berita Terkait

News Update