KPU Minta Revisi UU Pemilu Rampung 2022

JAKARTA - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU), Arief Budiman meminta agar revisi undang-undang pemilu tidak dilakukan berdekatan dengan waktu pemilihan umum. Arief berharap revisi undang-undang tentang pemilu selesai pada 2022.

Arief mengatakan jika revisi selesai pada tahun tersebut, maka penyelenggara pemilu yakni KPU dan Bawaslu memiliki waktu yang cukup untuk mengimplementasikan  sebelum Pemilu pada 2024 mendatang.

Hal ini disampaikan di depan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian saat penyerahan Data Penduduk Pemilih Potensial Pemilu (DP4) dari Kemendagri kepada KPU RI di kantor KPU, Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Kamis (23/1/2020).

"Jadi KPU berharap apabila ada perubahan UU ada revisi atau perbaikan UU maka pada pemerintah dan DPR kami berharap perubahan itu bisa diselesaikan di 2022. Sehingga penyelenggara pemilu KPU, Bawaslu, DKPP punya waktu cukup untuk kemudian menindaklanjuti regulasinya maupun implementasi dari perubahan UU tersebut," ujarnya.

Arief mengungkapkan dua Pemilu sebelumnya, 2014 dan 2019, undang-undang diselesaikan berdekatan dengan pelaksanaan pemilihan. Dia tidak ingin hal itu terulang pada Pemilu 2024 mendatang.

"Dua kali pemilu kebetulan saya menjadi penyelenggara pemilu di tingkat pusat. Pemilu 2014 dan pemilu 2019 dua kali pemilu ini undang-undangnya selesainya agak mepet dengan pelaksanaan tahapan. Mudah-mudahan ini menjadi pelajaran dan pengalaman kita juga bilamana terjadi revisi penyelenggaraan pemilu 2024 regulasinya bisa kita siapkan lebih awal," imbuhnya.

Diketahui UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada masuk dalam program legislasi nasional (prolegnas) periode 2020-2024 di DPR RI. (ikbal/ys).