Kebijakan Kementerian Kelautan Berubah, Susi: Mungkin Misinya Berubah, I Don't Know

JAKARTA - Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti, enggan menjawab saat ditanya pendapatnya terkait beberapa kebijakan yang akan diubah penggantinya, Edhy Prabowo. Susi berkilah bahwa yang harus menjawab pertanyaan tersebut adalah Edhy.

"Ya harus tanya yang melakukan perubahan. Saya mana tahu," ujarnya dalam 'Ngopi Bareng Presiden PKS' bertajuk sengketa Natuna dan kebijakan kelautan di kantor DPP PKS, Jalan TB Simatupang, Jakarta Selatan, Senin (20/1/2020).

Susi menjelaskan beberapa kebijakan yang dilakukan selama menjabat menteri merupakan perwujudan visi misi dari Presiden Joko Widodo. Dia menyebut prinsip kerjanya selama di kementerian hanya melaksanakan visi misi presiden, yakni  laut menjadi masa depan bangsa, Indonesia menjadi poros maritim dunia.

Terkait perubahan kebijakan setelah eranya berakhir, Susi mengatakan kemungkinan visi misi tersebut telah berubah.

"Tapi saya membuat police itu dalam rangka visi misi presiden menjadikan laut masa depan bangsa. Masa depan sebuah bangsa adalah long long long years to go. Many many generation to come. Jadi ya harus betul-betul di jaga keberlanjutan nya. Makanya saya buat police itu. Mungkin ya misinya sudah berubah sekarang barang kali ya. I don't know," tuturnya.

Dalam kesempatan yang sama, Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Sohihul Iman menilai semestinya kebijakan di kementerian tersebut tidak berubah meski ganti menteri. Sebab, imbuhnya, menteri hanya melakukan kebijakan sesuai visi misi Presiden Jokowi, yang melanjutkan pemerintahannya di periode kedua.

"Di dua periode kepemimpinan Pak Jokowi, di awalnya selalu menyebutkan bahwa tidak ada visi misi menteri, yang ada visi misi presiden. Artinya apa, kalau presiden tetap sekalipun menterinya berganti harusnya kebijakannya sama. Karena tidak boleh menteri membuat visi misi sendiri," tandasnya.

Sohibul pun berharap agar Presiden tidak sungkan untuk menegur menterinya yang membuat kebijakan tidak sesuai dengan visi misi.   

"Saya sepakat dengan prinsip Pak Jokowi. Tapi kalau kemudian presidennya tetap, visi misinya tetap, terus ada menteri yang tidak melanjutkan visi misi selanjutnya kan mestinya dijewer. Atau mungkin saya tidak tahu. Jangan-jangan visi misi pak Presiden sudah berubah," pungkas Sohibul. (ikbal/yp)