Soal Natuna, Susi Pudjiastuti: Melanggar ya Dihukum, Tidak Perlu Drama

Senin 20 Jan 2020, 19:59 WIB
Presiden PKS, Sohibul Iman, Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti dan Anggota Komisi I DPR RI, Sukamta dalam diskusi. (ikbal)

Presiden PKS, Sohibul Iman, Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti dan Anggota Komisi I DPR RI, Sukamta dalam diskusi. (ikbal)

JAKARTA – Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti diundang sebagai pembicara di acara 'Ngopi Bareng Presiden PKS' bertajuk ‘Sengketa Natuna dan kebijakan kelautan’,  di kantor DPP PKS, Jalan TB Simatupang, Jakarta Selatan, Senin (20/1/2020).

Dalam kesempatan itu Susi menyatakan, melihat persoalan Natuna adalah soal kebijakan dalam menjaga batas paling luar wilayah Indonesia. Menurutnya tidak ada kompromi dalam menjaga negara. 

"Panjang laut RI ada 97.000 KM, tidak mungkin kita pagari. Kitaa tidak punya. Jadi ya salah satu yang terpenting adalah policy yang dijalankan dengan konsisten, no bargaining no kompromi, itulah yang bisa menjaga negara dari intervensi," tegasnya.

"Yang diperlukan hanya berpatroli secara rutin dan kontinue dari semua instansi negara yang bertugas di situ untuk memastikan hak berdaulat atas sumber daya alam tetap terjaga," imbuhnya.

Susi menyebut pemerintah Indonesia harus tegas jika ada pelanggaran terhadap kedaulatan dan hak berdaulat. Menurutnya tidak harus berlebihan dalam menyikapi masalah Natuna.

"Ada yang melanggar, ya hukum. Tidak perlu drama. Its a normal activity. Karena kita merdeka dan kita berdaulat. Jadi hal biasa semestinya. Saya juga tidak mau ikut ribut atau apa karena ini bukan masalah sebetulnya," tandas Susi. (ikbal/win)

Berita Terkait
News Update