JAKARTA - Rencana pemerintah yang akan mencabut subsidi gas ukuran 3 kg atau gas melon dinilai akan berdampak menambah jumlah orang miskin.
"Sebab pengeluaran mereka akan bertambah karena untuk kebutuhan gas tersebut," kata Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Enny Sri Hartati yang dihubungi di Jakarta, Kamis (16/1/2020).
Ia menegaskan mereka yang berada di bawah garis kemiskinan akan bertambah, sehingga mereka akan sulit untuk memenuhi kebutuhan makanan dan minuman sebesar 2.100 kalori perkapita per harinya, karena pendapatannya dialihkan untuk membeli gas tersebut.
Ia mengaku bahwa pencabutan subsidi gas 3 kg tersebut tidak menimbulkan multiplier effect yang begitu besar, berbeda dengan kenaikkan bahan bakar minyak (BBM) yang dampaknya begitu besar, tetapi tetap saja ada pengaruhnya terhadap masyarakat.
Selain itu, Enny menambahkan dengan pencabutan subsidi tersebut di antaranya akan berdampak kepada inflasi, daya beli masyarakat juga akan berkurang.
"Inflasi memang tidak besar dari akibat pencabutan subsidi ini. Namun tetap saja hal itu akan berdampak kepada ekonomi masyarakat," ucap Enny.
Sebelumnya, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) merencanakan untuk mencabut subsidi LPG 3 kilogram di tengah tahun ini Sekretaris Jenderal ESDM Ego Syahrial mengungkapkan alasan di balik rencana pencabutan subsidi di tabung elpiji melon tersebut, karena pemerintah ingin mengendalikan ya karena itu salah satu kontribusi subsidi terbesar di republik ini.
Sebelumnya, DPR juga bereaksi keras atas berencana mencabut subsidi 3 kg alias gas melon. Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI, Mulyanto mengingatkan pemerintah agar jangan sembrono mencabut subsidi LPG 3 kg, karena kebijakan tersebut akan berdampak luas bagi masyarakat. (johara/yp)