JAKARTA – Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, La Nyalla Mattaliti dukung roadmap yang disusun Menteri BUMN Erick Thohir dan diharapkan mampu wujudkan kejayaan BUMN sebagai pemain global, sehingga Indonesia menjadi negara yang maju.
Hal tersebut disampaikan Nyalla usai acara coffee morning dengan Erick di kawasan Senayan, Kamis (16/1/2020).
Dalam kesempatan ini, Erick mengatakan, BUMN diperintahkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk membangun suasana usaha yang sehat dengan tidak mematikan usaha swasta.
"Presiden menugaskan kami untuk menciptakan ekosistem yang baik antara BUMN, Swasta, BUMD dan BUMDes. Itu yang sedang kami susun dan jalankan sekarang. Termasuk penggunaan key performance indicator dalam penataan ini," kata Erick.
Selain itu, BUMN memiliki kewenangan untuk mengkonsolidasikan atau bahkan menutup perusahaan plat merah agar BUMN tetap pada sektor bisnisnya sehingga tidak menjadi kompetitor perusahaan swasta atau UKM. Apalagi dari Rp210 triliun keuntungan BUMN hanya disumbangkan tidak lebih dari 10 perusahaan.
"Jadi lebih baik fokus kepada BUMN yang besar-besar saja, daripada ke yang kecil-kecil, yang malah bersaing dengan UKM dan swasta menengah," ucap Erick.
Dalam kesempatan ini, Erick juga memaparkan rencana pembangunan Pelabuhan Benoa menjadi kelas dunia dengan mamadukan jasa pelabuhan, bisnis, dan pariwisata dengan dilengkapi berbagai fasilitas sehingga akan menggerakkan ekonomi kawasan dengan cepat.
"Nantinya Benoa menjadi one stop area yang dilengkapi dengan pusat kesenian, wisata kuliner dan pusat perdagangan UMKM. Juga convention hall, pusat perdagangan dan lainnya. Sehingga kapal-kapal pesiar besar yang sandar, bila waktu singgahnya hanya sebentar, mereka tetap bisa belanja dan juga menikmati kuliner," tandas Erick.
La Nyalla sendiri menyampaikan beberapa masukan dari masyarakat dan kalangan dunia usaha yang menilai perusahaan BUMN masih mengusai dan mempersempit ruang gerak perusahaan swasta. Diantaranya Pelindo, Angkasa Pura, dan sektor pekerjaan jasa konstruksi.
"Salah satu indikatornya banyaknya aduan yang masuk ke DPD, Ombudsman dan Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Artinya masih terjadi praktek monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat," ucap dia.
Selain itu beberapa asosiasi di sektor pelabuhan seperti INSA, ALFI dan IPERINDO pernah mengadukan beberapa persoalan ke DPD RI terkait kurangnya layanan yang diberikan Pelindo kepada swasta. "Di Surabaya dikeluhkan tentang pendangkalan alur, sehingga pengusaha galangan kapal kesulitan mendapat pekerjaan kapal skala besar. Ini salah satu contohnya," kata La Nyalla.
