JAKARTA - Pascakejadian bobolnya dana Asuransi Jiwasraya, pemerintah akan melakukan reformasi bagi lembaga keuangan nonbank, baik itu asuransi maupun dana pensiun.
"Pemerintah akan mendorong reformasi bagi lembaga keuangan nonbank, baik itu asuransi maupun dana pensiun," kata Presiden Jokowi dalam sambutannya pada acara Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan Tahun 2020, di Jakarta, Kamis (16/1/2019).
"Saya setuju tadi yang disampaikan oleh Bapak Ketua OJK (Otoritas Jasa Keuangan), bahwa perlu reformasi di bidang lembaga keuangan nonbank kita baik itu yang namanya asuransi maupun dana pensiun dan lain-lainnya. Ini penting dan inilah saatnya kita melakukan reformasi ," kata Presiden.
Dia menjelaskan reformasi tersebut akan mencakup berbagai sisi, mulai dari pengaturan, pengawasan, maupun permodalan. Inilah saatnya dilakukan pembenahan dari segi prudensial, transparansi laporan, hingga manajemen risiko.
"Jangan sampai ada distrust (ketidakpercayasb) di situ sehingga mengganggu ekonomi kita secara umum," terang kepala negara.
Presiden mengakui reformasi untuk perbankan sendiri pernah dilakukan Indonesia pada rentang tahun 2000 hingga 2005. Presiden menilai, reformasi perbankan tersebut membawa imbas positif bagi perekonomian Indonesia.
Presiden menilai situasi sektor keuangan Indonesia saat ini tergolong stabil, terutama meningat perekonomian global tengah mengalami perlambatan.
Dalam laporannya, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wimboh Santoso menyampaikan, Indonesia patut bersyukur karena ekonominya masih bisa tumbuh di atas 5 persen di tengah perubahan situasi ekonomi global yang signifikan.
"Kita bersyukur ekonomi domestik tumbuh 5,02 pada kuartal ketiga tahun lalu dan kita harapkan pada angka final Desember nanti bisa di atas 5 persen. Ini merupakan kedua tertinggi di G20 setelah Tiongkok. Kami sangat yakin ini modal yang bagus bagi kita untuk tumbuh ke depan," ungkap Wimboh. (johara/win)
.jpg)
.jpeg)
.jpg)
.jpeg)
