JARANG pejabat negara mau nombok seperti Menko Maritim & Investasi Luhut Panjaitan. Saat perjalanan dinas, ongkos hotel ditomboki sendiri karena uang dinasnya kecil. Resikonya, dia tak bisa satu hotel dengan anak buah. Demi kebersamaan, mestinya mereka ditanggung sekalian, atau Luhut yang mengalah siap “prihatin” bersama mereka.
Biasanya, perjalanan dinas para pejabat suka “dimainkan”. Biaya hotel berbintang tapi tidurnya di hotel melati, namanya juga cari uang lebihan. Tapi sejak ada KPK, praktek semacam itu tak bisa lagi. Data 2014 menyebutkan, APBN kita tersedot Rp40 triliun hanya untuk ongkos hotel para pejabat, baik untuk nginep maupun rapat.
Kementrian Keuangan pun memperketat pengeluaran untuk hotel, sehingga untuk tingkat menteri pun tak bisa bermewah-mewah tidur di hotel berbintang. Tapi Luhut Panjaitan Menko Maritim & Investasi emang beda! Karena dia berangkat dari pengusaha, biaya hotel yang kecil itu ditomboki sendiri, maka dia bisa tetap menginap di hotel mewah.
Yang kasihan para deputi yang jadi bawahannya. Karena tidak memiliki dana lebih, terpaksa tak bisa bertombok diri agar bisa menginap satu hotel bersama bos. Padahal mestinya, agar Luhut Panjaitan tidak tanggung jadi anggota PBS (Pasukan Berani Tekor), mestinya para anak buah ditanggung sekalian ongkos hotelnya. Sisanya kan bisa buat jajan anak-anak mereka di rumah.
Atau, Luhut Panjaitan sendiri yang mengalah. Demi kebersamaan dengan anak buah, dia rela ikut ber-“prihatin” menginap di hotel sederhana sebagaimana standar Kementrian Keuangan. Ini namanya empati kepada anak buah yang bukan berlatar belakang pengusaha. Bukankah pepatah mengatakan, berat sama dipikul ringan sama dijinjing. (gunarso ts)..
