Pengamat Politik UNJ Ubedilah Badrun Bedah GARBI dan Dirinya yang Tetap ASN

Sabtu, 27 Juli 2019 18:41 WIB

Share
JAKARTA - Pengamat sosial politik dari Universitas Negeri Jakarta (UNJ) Ubedilah Badrun mengatakan,  dirinya pernah memberikan analisis tentang fenomena organisasi kemasyarkatan yang kemudian menjadi  partai politik. Belakangan, Ubedilah juga menyoroti tentang sepak terjang 'ormas Gerakan Arah Baru Indonesia (Garbi). Dalam memberikan analisis itu, dirinya menyatakan tetap berdiri sebagai akademisi, tidak pernah menjadi kader salah satu partai politik (parpol) yang ada. Ia pun memberikan penjelasan soal dirinya pernah dikaitkan dengan parpol PKS, padahal dia tetap ASN yang tak boleh masuk jadi anggota atau pengurus parpol. Berikut ini analisis saya tentang fenomena ormas menjadi partai politik dalam kasus GARBI. Ubedilah membedah GARBI dari berbagai sisi. Secara politik fenomena organisasi masyarakat (ormas) menjadi partai politik itu hal yang biasa di Indonesia. Itu terjadi bahkan sejak pemilu pertama di Indonesia tahun 1955. Ini terlihat dalam kasus NU menjadi Partai NU. Atau era pasca reformasi seperti ormas Gerindra, Hanura, Nasdem, maupun Perindo yang menjadi partai politik. "Dalam kasus Organisasi masyarakat (ormas) Gerakan Arah Baru Indonesia (Garbi) yang muncul jelang Pemilu 2019 kemudian saat ini ingin menjadi atau mendirikan partai politik, itu juga fenomena biasa," katanya. Tentang GARBI menurutn  Ubedilah Badruntemuan,  analisis   keberadaannya terbukti tidak mampu menggembosi barisan pemilih PKS. Ada sejumlah argumen ilmiah berbasis fakta untuk meyakini analisis tersebut. "Pertama, saat Pileg 2014, ketika kepemimpinan PKS di bawah Anis Matta dan Fahri Hamzah, partai berlambang bulan sabit kembar itu mendapat suara sekira 8 juta suara. Sementara, saat pemilu 2019 PKS dipimpin Sohibul Iman perolehan suara PKS justru bertambah menjadi 11,5 juta suara, bertambah signifikan hingga 3.5 juta suara," ucapnya. Kedua, bebernya,  dari narasi yang terbaca di media massa, pendiri GARBI terlihat protes dan kecewa terhadap kepemimpinan PKS saat sebelum pemilu 2019 hingga saat ini sehingga ditafsirkan akan menggerus atau menggembosi suara PKS. Tetapi faktanya tidak terjadi. Ini bisa dibaca sebagai kritik bahwa ketokohan Fahri Hamzah dan eks Presiden PKS Anis Matta yang merupakan punggawa Garbi dinilai gagal menggerus barisan massa yang memilih PKS di Pileg 2019. "Mengapa ketokohan keduanya tidak menggerus PKS, karena secara empirik jika kita pelajari sejumlah hasil riset tentang PKS dari bukunya Ken Miichi sampai Burhanudin Muhtadi ditemukan bahwa PKS sebagai partai tidak bergantung pada tokoh personal, meski tetap ketokohan akan muncul setiap terjadi sirkulasi elit partai," katanya. Dengan mencermati budaya politik PKS tersebut sebagai peneliti saya menyimpulkan bahwa ketundukan kader dan simpatisan PKS itu bukan pada tokoh tapi pada kebenaran yang diyakininya dan pada pemimpin yang legal atau yang diberikan amanah untuk memimpin PKS. Tetapi ketika sang pemimpin partai itu tidak lagi mendapatkan amanah memimpin PKS maka ia diletakan sebagai anggota dan tidak adalagi kewajiban mentaatinya sebagai pemimpin. "Jadi Anis Mata ya kembali menjadi anggota sebagaimana juga mantan mantan ketua PKS lainya seperti Nurmahmudi Ismail, Hidayat Nurwahid, maupun Tifatul Sembiring. Saya melihatnya ini sebagai pola sirkulasi partai politik yang modern," katanya. Terkait upaya GARBI, lanjutnya,  mau jadi partai politik itu sah-sah saja, tetapi sebagai analis partai saya menilai bahwa latar historis berdirinya GARBI dan PKS sangat berbeda. Jadi Argumen Fahri Hamzah sebagai salah satu pendiri PKS yang menyamakan latar berdirinya GARBI dengan PKS sama saja karena kesadaran dan menjual gagasan itu kesimpulan yang lompat atau mungkin kelirunya tajam. "Sebagai catatan untuk GARBI, bahwa mendirikan partai politik hingga bisa ikut pemilu dan lolos parliamentary threshold itu tidaklah mudah, selain memerlukan kemampuan manggerakan juga memerlukan modal finansial yang besa," katanya. Contoh ormas yang menjadi partai berhasil ikut pemilu meski sebagian tak lolos parlementary threshold diantaranya adalah  Gerindra, Hanura, Nasdem, dan Perindo. Dibelakang mereka ada tokoh sekaligus pemodal besar seperti Prabowo, Wiranto, Surya Paloh, dan Hary Tanoesudibyo. "Nah Fahri Hamzah dan Anis Mata itu secara finansial jauh di bawah mereka, maka ketika GARBI menjadi partai politik lolos seperti partai mereka maka memungkinkan ditafsirkan bahwa ada pemilik modal besar dibelakang partai GARBI atau partai yang diinisiasi pendiri GARBI," tutupnya. Tetap ASN yang Tak Berparpol Terkait adanya pemberitaan dirinya menjadi kader parpol PKS, Ubedilah Badrun membantah keras, karena faktanya dia masih tetap Aparat Sipil Negara (ASN) yang tidak boleh menjadi pengurus parpol atau menjadi anggota parpol. "Terkait pemberitaan Poskotanews.com yang menyebutkan saya sebagai kader PKS itu keliru, saya adalah dosen UNJ dengan status Aparatur Sipil Negara (ASN) yang secara undang undang ASN tidak boleh menjadi pengurus maupun anggota partai politik manapun. Selain salah memberitakan, wartawan yang memuat berita di Poskotanews juga tidak mewawancarai saya dalam membuat berita tentang analisis saya terkait fenomena ormas menjadi partai politik," katanya, Sabtu (27/7/2019). (rizal/win)
Reporter: Admin Super
Editor: Admin Super
Sumber: -
Berita Terkait
Berita Terkini
Komentar
limit 500 karakter
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.
Berita Terpopuler