Raker Perdana, Komisi IV DPR RI dan KLHK Langsung Kunker Lapangan

JAKARTA - Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dan  Komisi IV DPR RI menggelar Rapat Kerja (Raker) perdana periode DPR 2019-2024. Raker membahas tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN), RPJMN dan RKP 2020. Dalam Raker yang digelar di Ruang Rapat Komisi IV DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (6/11/2019) itu, dilakukan perkenalan Anggota Komisi IV oleh Ketua Komisi, Sudin (PDIP) dan demikian pula Menteri LHK Siti Nurbaya memperkenalkan Wakil Menteri LHK, Alue Dohong dan semua jajaran Eselon 1. Menteri LHK Siti Nurbaya menjelaskan, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025, yaitu mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh, berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh SDM berkualitas dan berdaya saing, semuanya  pada konteks lingkup  kerja KLHK. Untuk mewujudkan misi mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan, menteri Siti Nurbaya mengungkapkan berbagai  kebijakan yang mendukung Tata Ruang Terintegrasi dengan  kebijakan satu peta, mitigasi dan adaptasi perubahan iklim melalui pencegahan kebakaran hutan, penanaman kembali lahan-lahan kritis, pengembangan Energi Baru Terbarukan (EBT) berbasis potensi setempat serta ramah terhadap lingkungan. Selain itu Menteri Siti Nurbaya juga menjelaskan soal  konservasi lahan gambut,  mengurangi emisi karbon dan meningkatkan transportasi massal ramah lingkungan, pendidikan konservasi lingkungan yang berkelanjutan dengan melibatkan komunitas masyarakat adat, serta memperbanyak hutan kota dan ruang terbuka hijau. “KLHK juga akan melanjutkan langkah-langkah  Penegakan Hukum dan Rehabilitasi Lingkungan dengan  Rehabilitasi hutan dan lahan, konservasi, serta Pengelolaa  Daerah Aliran Sungai (DAS); Dan tindakan  terhadap perusakan lingkungan; serta  rehabilitasi lingkungan dan pemulihan lingkungan yang penuh tantangan,” papar Menteri Siti. Respons Positif DPR Atas penyampaian paparan Menteri Siti Nurbaya  tersebut, sebanyak 38  Anggota Komisi IV memberikan respons positif  dan catatan kepada menteri yang isinya merupakan dukungan dan saran serta dorongan untuk penyelesaian masalah-masalah kehutana dan lingkungan. Secara umum, Dewan menerima dengan baik  penjelasan rencana jangka panjang, jangka menengah dan program prioritas KLHK dan selanjutnya meminta kepada KLHK melaksanakan program kerjanya secara terukur dengan memperhatikan aspek kelestarian hutan dan kesejahteraan masyarakat khususnya yang tinggal di dalam dan sekitar hutan. Selain itu Komisi IV DPR juga meminta kepada KLHK untuk penanganan perusahaan kebun sawit ilegal dalam kawasan hutan di seluruh Indonesia. Sehari  setelah  raker dilaksanakan kunjungan kerja spesifik  Komisi IV DPR RI  terkait penanggulangan Karhutla di Provinsi Riau, Jambi, Sumsel, dan Kalteng. Menteri Siti menyambut baik langkah-langkah bersama Komisi IV DPR RI untuk peningkatan upaya-ulaya pemulihan lingkungan dan penguatan pertumbuhan  ekonomi dari  industri hulu-hilir kehutanan dan dari  cicular economy  yang sekaligus memberikan lapangan kerja bagi masyarakat. "Terima kasih banyak atas catatan kongkrit yang diberikan oleh Komisi IV DPR RI pada Rapat Kerja ini,  akan kami tindak lanjuti," pungkas Menteri Siti Nurbaya. (rizal/mb)