JAKARTA - Presiden Jokowi mengingatkan lembaga terkait dan kementerian untuk memprioritaskan produk dengan tingkat kandungan komponen lokal yang tinggi dalam setiap pengadaan barang dan jasa pemerintah. "Prioritaskan benar bahwa harga murah bukan menjadi patokan utama. Saya lebih senang kalau kita beli barang yang lokal meskipun harganya sedikit lebih mahal dibanding murah tapi impor. Fasilitasi produk dalam negeri untuk secepatnya masuk ke e-katalog," ujar Jokowi. Hal tersebut disampaikan Jokowi saat membuka Rapat Koordinasi Nasional Pengadaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2019 di Plenary Hall Jakarta Convention Center, Rabu (6/11/2019). "Misalnya urusan pacul, masa masih impor? Apakah tidak bisa didesain industri UKM kita untuk buat pacul? Apakah negara kita yang sebesar ini, yang industrinya sudah berkembang, benar pacul itu harus impor? Ini tolong didesain," ucapnya. Presiden mengatakan, pengadaan kebutuhan barang melalui impor memang lebih terasa mudah. Harga barang pun bisa jadi relatif lebih terjangkau. Namun, menurutnya, ada satu potensi yang hilang dari aktivitas pengadaan secara impor tersebut. "Tapi di sini peluang penciptaan lapangan kerja menjadi hilang. Jadi pengadaan barang dan jasa itu bisa jadi strategi untuk membangun industri kecil yang berkaitan dengan barang," ujar Presiden. Selain itu, kata kepala negara saat ini Indonesia juga berupaya keras untuk mengurangi defisit transaksi berjalan dan neraca perdagangan. Dalam sejumlah kesempatan, Jokowi berulang kali meminta agar segera dipersiapkan industri untuk substitusi barang-barang impor, sehingga mengurangi ketergantungan terhadap impor yang pada akhirnya mengurangi defisit yang terjadi. Presiden menilai bahwa sesungguhnya perkembangan dan kemajuan industri dalam negeri, serta pembukaan lapangan kerja yang lebih luas bergantung proses pengadaan barang dan jasa tersebut. "Kebijakan pengadaan barang dan jasa pemerintah tak hanya berbicara soal kemudahan sistem pengadaan dan peningkatan transparansi semata," kata Jokowi. Bahkan, menurutnya, pemerintah seharusnya dapat memberikan insentif agar lebih banyak lagi produk-produk UMKM lokal yang masuk ke dalam e-katalog sehingga membuka akses pasar baru bagi mereka. "Bahkan kita harus berikan insentif khusus untuk produk-produk kecil yang barangnya masuk ke e-katalog. Presiden mendorong produk dalam negeri untuk bisa diserap sebanyak-banyaknya dalam proses pengadaan, menciptakan lapangan kerja, dan mengembangkan UMKM, sehingga pada akhirnya nanti defisit transaksi berjalan kita menjadi turun, defisit neraca perdagangan kita menjadi hilang, dan kita menjadi surplus. (johara/mb) Teks Foto : Presiden Jokowi saat membuka Rapat Koordinasi Nasional Pengadaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2019 di Jakarta, Rabu (6/11).(ist)

Jokowi: Urusan Pacul <em>Masa</em> Masih Impor
Rabu 06 Nov 2019, 17:35 WIB

[email protected]
Editor
Follow Poskota
Cek berita dan informasi menarik lainnya di Google News sekaligus ikuti WhatsApp Channel POSKOTA untuk update artikel pilihan dan breaking news setiap hari.
News Update

Obrolan Warteg: Mohon Doa Keselamatan Bangsa
17 Mar 2025, 07:04 WIB

Viral! Kerajaan Sunda Nusantara Archipelago Ancam Akan Membubarkan Indonesia dan Meledakan Jakarta
17 Mar 2025, 07:03 WIB

Jelang Laga Timnas Indonesia vs Australia, Jay Idzes Berhasil Kawal Lukaku
17 Mar 2025, 07:02 WIB
.jpg)
Contoh Aplikasi Penghasil Saldo DANA Gratis, Mainkan dan Raih Bonus Rp200.000
17 Mar 2025, 07:00 WIB

Beda Level dengan Timnas Indonesia, Media Malaysia Akui Pemain Keturunan Harimau Malaya Masih di Tahap Grade B
17 Mar 2025, 06:57 WIB

Kuota Terbatas! Daftar Mudik Gratis Lebaran 2025 Sekarang, Cek Syaratnya
17 Mar 2025, 06:55 WIB

Hasil Liga Inggris: Setan Merah Ngamuk! Leicester City Dibantai Manchester United 0-3
17 Mar 2025, 06:53 WIB

Kode Redeem FF Hari Ini 17 Maret 2025: Klaim Diamond dan Item Langka Gratis, Terbatas!
17 Mar 2025, 06:50 WIB

Sri Mulyani Mundur dari Menteri Keuangan? Begini Dampaknya bagi Ekonomi Indonesia
17 Mar 2025, 06:43 WIB

Waspada Hujan Petir! Update Ramalan Cuaca Bogor Senin 17 Maret 2025
17 Mar 2025, 06:36 WIB

Ajak Tolak Revisi RUU TNI, Bintang Emon: Ini Sebuah Kemunduran
17 Mar 2025, 06:26 WIB

Tukar Uang Baru di Kas Keliling BI, Ini Cara Pengajuan Pemesanan Lewat Laman pintar.bi.go.id
17 Mar 2025, 06:15 WIB

Ramalan Shio Mingguan 17-23 Maret 205, Harimau, Kerbau, Tikus, Percintaan hingga Karir
17 Mar 2025, 06:10 WIB

Ini NIK NISN yang Akan Terima Pencairan PIP Termin 1 Tahun 2025, Cek Apakah Anda Termasuk
17 Mar 2025, 06:04 WIB

Rezeki Bulan Ramadhan! Bansos PKH dan BPNT Gelombang Kedua Sudah Cair, Cek KKS Anda Sekarang
17 Mar 2025, 06:03 WIB

Mau Rp265.000 Saldo DANA Gratis? Selesaikan Misi dari Aplikasi Ini Sekarang, Begini Caranya Agar Cair ke Dompet Elektronik Kamu
17 Mar 2025, 06:02 WIB

Aturan Ganjil-Genap di Jalan Tol Saat Mudik Lebaran 2025
17 Mar 2025, 06:00 WIB

Cair sebelum Lebaran, Begini Cara Cek Bansos PKH 2025 Online
17 Mar 2025, 06:00 WIB
