JAKARTA (Pos Kota) – Polemik anggaran janggal dalam rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) DKI 2020 terus disorot. Setelah pengadaan lem aibon, kini Dewan mempertanyakan anggaran konsultan penataan RW kumuh. Pada APBD 2020, Pemprov DKI Jakarta mengusulkan anggaran konsultan sebesar Rp556 juta per RW. “Anggaran dengan nama kegiatan Community Action Plan (CAP) itu terlalu besar. Masak setiap RW upah jasa konsultannya segede itu,” kritik Yuke Yurike, anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta, Senin (4/11/2019). Politisi PDI Perjuangan ini mencoba mengkalkulasikan kebutuhan anggaran konsultan bila setiap RW dibayar ratusan juta. "Satu RW itu Rp556 juta? Kalau 200 RW itu butuh berapa coba? Kerja sama dengan kampus saja kan bisa lebih murah,” ucapnya. Yuke menjabarkan, anggaran sebesar itu terbagi dua, yaitu biaya langsung untuk personel Rp475,8 juta dan biaya langsung non personel Rp29,7 juta. Biaya langsung personel itu terdiri atas tenaga ahli, fasilitator, surveyor dan sebagainya. Sedangkan biaya langsung tidak personel yakni laporan teknis detail engineering design (DED), pelaksanaan sosialisasi dan focus group discusion (FGD). Yuke mengaku terkejut melihat dan mendengarkan usulan Dinas Perumahan DKI Jakarta tersebut. Meski APBD itu masih bersifat rancangan, tetapi anggaran CAP yang fungsinya hanya sebagai konsultan penataan kampung kumuh itu terlalu mahal. TENAGA AHLI Sementara Kepala Suku Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman DKI Jakarta Barat, Suharyati menjelaskan, anggaran konsultan tersebut digunajan untuk lima tenaga ahli. " Tenaga ahli yang kami gunakan ada lima, dari planologi, sipil, arsitek, sosial ekonomi, dan pemberdayaan masyarakat," papar Suharyati. Peneliti tersebut bukan hanya sekali meneliti, tetapi hidup di RW tersebut dalam 24 jam selama empat bulan. "Nah pekerjaannya mengkaji kehidupan masyarakat di sana selama 24 jam, memperhatikan, mengamati kebiasaan masyarakat, dan mencari aspirasi masyarakat seputar apa yang mereka inginkan terhadap lingkungannya," sambungnya. . Suharyati menegaskan, anggaran Rp 500 juta, bukan satu konsultan, tetapi satu RW. Dana itu, sudah termasuk dengan surveyor dan lainnya. 20 LOKASI Adapun sampai dengan 2022, Gubernur Anies Baswedan berencana menata 200 RW berpredikat kumuh. Keperluan itu, Anies mengeluarkan Keputusan Gubernur (Kepgub) DKI Jakarta nomor 878 tahun 2018 tentang Gugus Tugas Pelaksanaan Penataan Kampung dan Masyarakat. Juga, Peraturan Gubernur (Pergub) DKI Jakarta nomor 90 tahun 2018 tentang Peningkatan Kualitas Permukiman dalam Rangka Penataan Kawasan Permukiman Terpadu. Pada 2018, Pemprov DKI Jakarta sudah menganggarkan dana sebesar Rp9,96 miliar untuk perencanaan konsep penataan 20 lokasi yakni Kota Bambu Utara, Kebon Jeruk, Kedaung Kali Angke, Pinangsia, Kapuk, Galur, Penjaringan, Kalibaru, Tugu Utara, Ancol, Pluit, Duri Pulo, Tegal Parang, Kramat Pela, Bukit Duri, Cakung, Kampung Melayu, Klender, Pisangan Timur, dan Cipinang Besar Utara. Kemudian, pada 2019 juga dianggarkan Rp24 miliar untuk program perencanaan konsep penataan dan Rp320 miliar menata 60 RW yakni , tiga RW di Jakarta Pusat, 25 RW di Jakarta Utara, 14 RW di Jakarta Barat, enam RW di Jakarta Selatan dan 12 RW di Jakarta Timur. (john/ruh/st) ** Berita ini turun di harian Pos Kota terbitan Selasa, 5 November 2019

Konsultan Bedah Kampung Diupah Rp556 Juta Per RW
Selasa 05 Nov 2019, 08:42 WIB

[email protected]
Editor
Follow Poskota
Cek berita dan informasi menarik lainnya di Google News sekaligus ikuti WhatsApp Channel POSKOTA untuk update artikel pilihan dan breaking news setiap hari.
Berita Terkait
Rumah Panggung Program Bedah Kampung di Kebon Pala Akan Diresmikan 20 Mei mendatang
Senin 10 Mei 2021, 07:46 WIB

Warga Penerima Program Bedah Kampung di Kebon Pala, Berharap Bisa Gunakan Rumah Sebelum Lebaran
Senin 10 Mei 2021, 09:03 WIB

Program Bedah Kampung di Bantaran Kali Ciliwung Rampung Awal Bulan Ini
Selasa 01 Jun 2021, 16:21 WIB

Molor 1 Bulan, Begini Progres Terkini Program Bedah Kampung di Kampung Melayu
Senin 14 Jun 2021, 21:00 WIB

News Update
Menteri Keuangan Sri Mulyani Minta BUMN Jaga Kepercayaan Publik, Terutama Peran BPI Danantara
19 Mar 2025, 09:26 WIB

DPR Segera Bawa RUU TNI ke Paripurna, Koalisi Masyarakat Sipil Gelar Aksi Hari Ini
19 Mar 2025, 09:23 WIB

Kepercayaan Investor Tetap Kuat Meski IHSG Anjlok, Sri Mulyani Beberkan Buktinya
19 Mar 2025, 09:14 WIB

Cara Mengatasi Cegukan Tanpa Membatalkan Puasa Ramadhan
19 Mar 2025, 09:13 WIB

4 Tips Mencuci Celana Jeans Agar Tidak Berbulu dan Warnanya Tidak Pudar
19 Mar 2025, 09:13 WIB

Mengapa IHSG Bisa Merosot Tajam? Ini Solusi dan Cara Memulihkannya
19 Mar 2025, 09:01 WIB

6 Cara Kelola Keuangan Pribadi di Tengah Ketidakpastian Ekonomi
19 Mar 2025, 09:00 WIB

Mengejar Malam Seribu Bulan: Keutamaan I'tikaf di 10 Hari Terakhir Ramadhan, Begini Langkah-langkahnya
19 Mar 2025, 08:58 WIB

Popovic Merombak Skuad Timnas Australia untuk Hadapi Indonesia
19 Mar 2025, 08:55 WIB

5 Shio Paling Beruntung Besok 20 Maret 2025, Diprediksi akan Banjir Pelanggan!
19 Mar 2025, 08:53 WIB

Tutorial Daftar Bantuan Sosial di Aplikasi Cek Bansos, Bisa Ajukan Bansos PKH BPNT
19 Mar 2025, 08:40 WIB
.jpg)
Bolehkah I’tikaf di Mushala? Ini Penjelasan Ustaz Abdul Somad
19 Mar 2025, 08:39 WIB

Mudah! Begini Cara Scan Foto Menjadi Dokumen PDF
19 Mar 2025, 08:38 WIB

Full Akses! Akun FF Sultan Gratis Hari Ini 19 Maret 2025, Login Sekarang dan Nikmati Hadiahnya
19 Mar 2025, 08:34 WIB

Marak Investasi Bodong Seperti Wpone, Ini 6 Tips Memilih Investasi yang Aman dari OJK
19 Mar 2025, 08:32 WIB
