7 Tahanan Kabur dari Dua Rumah Tahanan

JAKARTA –  Pesan Presiden Joko Widodo untuk kepada Menteri Hukum dan HAM Yassona Laoli untuk memperbaiki lembaga pemasyarakatan tampaknya belum berjalan dengan baik. Pasalnya, dalam satu pekan ini, ada tujuh orang narapidana kabur dari dua tempat berbeda. Kaburnya tahanan itu terjadi di Rumah Tahanan (rutan) Klas IIB Kulon Progo, Yogyakarta, pada Minggu (27/10) kemarin. Sebanyak lima warga binaan melarikan diri lewat saluran air dan menjebol teralis besi. Tak satupun petugas yang menyadari kaburnya para tahanan tersebut, sampai  akhirnya tiga orang  tersebut diamankan warga. Tiga orang warga binaan yang diserahkan oleh warga adalah Taufikuraohman, Pinasthi Bayu dan Setya Aji. Keduanya berhasil ditangkap warga meski sempat kabur sekitar lima kilometer dari Rutan Wates. Sementara dua lainnya masih dalam pengejaran petugas. Untuk kasus kedua, terjadi di lapas II B Tambun Tolitoli, Minggu (27/10) dinihari sekitar pukul 03.45 WITA. Aco Bakran dan Muchlis narapidana kasus pencurian yang di vonis 4 tahun dan 5 tahun, yang kabur dari dalam lapas. Kasus kaburnya tahanan inipun merupakan yang kedua kalinya sepanjang tahun 2018-2019. Meski kedua tahanan ini dimasukan ke ruangan isolasi, namun mereka dapat kabur dengan cara menjebol loteng lalu turun menjebol plafon di belakang blok tahanan yang menuju pada tembok sisi kiri dan belakang. Dengan menggunakan lilitan sarung yang sudah mereka siapkan keduanya melewati tembok yang tinggi enam meter dan melompat kesebelah hingga keluar dari area lapas. Atas kaburnya dua tahanan, Kepala Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan (KPLP) Tolitoli, Makmur mengatakan, saat ini pihak sudah bersurat ke pihak polres Tolitoli meminta bantuan untuk menangkap kedua Narapidana tersebut. "Kami juga menyebar petugas untuk mencari pelaku. Kordinasi dengan juga sudah dilakukan untuk menutup akses keluar dari tolitoli," terangnya. Terkait hal itu, Direktur Jendral (dirjen) Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM, Sri Puguh Budi Utami mengatakan, untuk penanganan warga binaan yang kabur, tim pemasyarakatan juga sudah diterjunkan. "Bahkan sudah dilakukan pendalaman oleh tim, yang dipimpin Kakanwil langsung," ujarnya. Ketika ditanya apakah ada pencopotan karutan, Sri Puguh menyebut tentu akan dikaitkan dengan tingkat kesalahannya. Terkait pesan dari presiden atas pembenahan lapas yang terus kebobolan, Sri Puguh mengaku penguatan terus dilakukan pihaknya bahkan hingga ke tingkap kapasitas pegawai. Meski hanya sebagai wacana, ia juga menyebut akan dilakukan perbaikan SOP (standar operasional prosedur) dan perbaikan sarana dan prasarana. "Kami juga tengah meningkatkan Pembinaan, Monitoring, Pengawasan dan Pengendalian (Bintorwasdal)," terangnya. Sri Puguh mengaku, beberapa waktu lalu Menkumham Yassona juga sudah mengumpulkan kakanwil untuk menindaklanjuti instruksi presiden. Kakanwil selaku wakil menteri di wilayah diminta untuk melakukan perbaikan kinerja di semua sektor. "Perbaikan itu juga termasuk tusi pemasyarakatan," sambungnya. Dikonfirmasi terkait hal itu, Menteri Hukum dan HAM, Yassona Laoli yang hubungi via WhatsApp belum merespon. Pesan singkat yang disampaikan hanya terlihat dibaca tanpa memberi balasan penjelasan. Sebelumnya diberitakan, setelah kembali dipilih menjadi Menteri, Yasonna Laoli diberi pesan dari presiden.  "Lembaga pemasyarakatan mendapat perhatian dari Bapak Presiden, maka Ditjen Pemasyarakatan sebagai bagian terbesar dari kementerian ini harus segera berbenah diri," kata dia. (Ifand/tri)