Cegah Anak Putus Sekolah, Gubernur DKI Jakarta Kucurkan Rp4 Triliun untuk KJP dan KJMU

JAKARTA –  Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tetap mengucurkan Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus dan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU) untuk mencegah anak putus sekolah. Lebih dari Rp4 triliun akan dikucurkan untuk membantu siswa tidak mampu tersebut. Tahun ini, pemprov juga akan memberikan bantuan bagi mahasiswa  di perguruan tinggi swasta. "Kita harus berupaya mencegah adanya siswa putus sekolah,"kata Anies, Selasa (22/10). Dua jenis kartu tersebut sudah berjalan dalam duabtahun ini. Anies bertekat akan terus berupaya maksimal agar siswa atau mahasiswa dari keluarga tidak mampu bisa menyelesaikan pendidikannya. Seperti diketahui, KJP Plus yang diberikan sebesar Rp 250.000 – Rp 450.000 per bulan, sesuai jenjang pendidikan (SD-SMA/SMK). Pada 2019, total sudah 860.397 siswa menerima KJP Plus. Sedangkan KJMU yang memberi dana pendidikan bagi mahasiswa sebesar Rp 9 juta per semester. Tercatat sudah 5.061 mahasiswa di 90 Perguruan Tinggi Negeri (PTN) yang menerima kartu ini. "Tahun 2020 kita akan memberikan juga kepada mahasiswa yang ada di perguruan tinggi swasta,"kata Gubernur. KJP Plus dapat dimanfaatkan untuk membeli alat tulis dan perlengkapan sekolah, seragam dan kelengkapannya, komputer dan laptop, makanan bergizi, kacamata dan alat bantu pendengaran. Kemudian dapat pula dipakai untuk kegiatan ekstrakurikuler, buku dan penunjang pelajaran, obat-obatan yang tidak tergolong dalam zat adiktif, kalkulator scientific, alat dan/atau bahan praktik, alat simpan data elektronik, sepeda, serta alat bantu disabilitas untuk peserta didik berkebutuhan khusus. Selain itu, KJP Plus juga dapat digunakan untuk gratis menumpang Transjakarta, tiket masuk ke Ancol, museum, Kebon Binatang Ragunan dan Monas, serta bisa dipakai sebagai alat pembayaran berbelanja enam jenis pangan murah. Pada bagian lain disebutkan, tahun 2020 ada sembilan proritas yang diusulkan pada APBD tahun 2020 yang dipatok sebesar Rp95,99 triliun. lebih besar Rp6,9 triliun dari APBD tahun 2019. Sembilan prioritas pembangunan tersebut  akan membutuhkan anggaran sebesar Rp 46,84 triliun atau selisih Rp 455 miliar dari tahun lalu. Program itu antara lain, peningkatan kesejahteraan tenaga pendidik non PNS di sekolah negeri serta guru PNS, pengadaan tanah untuk ruang terbuka hijau di wilayah di DKI Jakarta, pengadaan tanah bina marga di provinsi DKI Jakarta, pengadaan tanah sumber daya air dan lainnya. "Agar semua program untuk masyarakat lancar maka saya berharap DPRD segera membahas APBD."(john/tri)