Ganti Rugi Depo LRT di Jatimulya Dikonsinyasikan ke Pengadilan

BEKASI - Sekitar 25 persen lahan tersisa yang diperuntukan Depo Light Rail Transit (LRT), di Kelurahan Jatimulya, Tambun Selatan, lemberian ganti ruginya dikonsinyasikan ke pengadilan, "Semuanya diserahkan ke pengadilan, karena mereka keberatan dengan hasil ketentuan harga ganti rugi," jelas Sarifudin, anggota Satgas B pembebasan lahan Depo LRT, Rabu (9/10/2019). Menurut Sarifudin, yang juga Kasie Trantib Kelurahan Jatimulya, Depo LRT nantinya akan membutuhkan lahan sebanyak 1,2 hektar lebih dan berada di dua RW dengan tiga RT, masing-masind di RT001 dan Rt 007 RW 007 serta di RT 007 RW 008. Persoalan pembangunan LRT Jabodebek masih terus berjalan. Salah satu kendala yang menghambat proses pembangunannya adalah lahan untuk depo di Tambun Selatan. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan, sudah koordinasi mengenai lahan untuk depo. Mulai dari Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalil, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, hingga Direksi PT Adhi Karya dipanggil Luhut ke kantornya. Usai rapat, Sofyan menyatakan fokus dari pertemuan adalah membahas kelanjutan lahan di depo Bekasi. Dia mengatakan lahan yang terhambat pembebasannya akan memasuki tahap pengadilan alias konsinyasi. "Evaluasi rutin lah pak Menko biasa. LRT kan banyak hal yang harus dilihat tentang tes kemudian kalau ada tanah yang belum beres di Bekasi. Kalau tanah yang di Bekasi aja sedikit tapi masalahnya sedang kita konsinyasi," kata Sofyan. Sofyan menyatakan masalah yang dihadapi adalah penolakan masyarakat sekitar yang tidak ingin memberikan lahannya. Namun, dia memastikan dengan skema konsinyasi lahan depo akan mudah dibebaskan. "Hambatannya macam-macam, kebanyakan orang nggak mau dibebaskan gitu kan, tapi UU nomor 2 sudah cukup efektif kalau tidak setuju kita konsinyasi. Nanti pengadilan yang menerima, baru kita proses," jelas Sofyan. Hingga kini, pembebasan lahan depo LRT di Tambun Selatan baru mencapai 75%. Target operasi LRT Jabodebek sendiri sudah diundur ke 2021, mundurnya operasi moda transportasi tersebut terkendala depo dan pembebasan lahan. Pengamatan Pos Kota, sejumlah laham yang sudah dibebaskan dipagar dan bangunan di dalamnya dibongkar, sementara lahan yang belum mau mengambil ganti rugi dibiarkan. (saban/yp)