ADVERTISEMENT

Gubernur Banten: Pemprov Banten Gratiskan Pendidikan SMAN, SMKN dan SKhN

Rabu, 2 Oktober 2019 14:01 WIB

Share
Gubernur Banten: Pemprov Banten Gratiskan Pendidikan SMAN, SMKN dan SKhN

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

GUBERNUR Banten Wahidin Halim menyatakan, Pemerintah Provinsi Banten telah menggratiskan biaya pendidikan SMAN, SMKN, dan SKh Negeri berbentuk Biaya Operasional Sekolah Daerah (Bosda). Pada tahun 2018, Pemprov Banten menganggarkan BOSDA sebesar Rp 400 miliar. Total BOSDA  dan BOS di Provinsi Banten berada di posisi nomor 2 tertinggi secara nasional. Untuk siswa SMA, total BOSDA ditambah BOS yang diterima per siswa Rp 5 juta. Sedangkan untuk siswa SMK total BOSDA ditambah BOS yang diterima per siswa Rp 5,4 juta. Pada tahun 2019, di bidang pendidikan Pemprov Banten alokasikan anggaran Rp 1.13 triliun  untuk penganggaran BOSDA, pengadaan sarana dan prasarana, serta urusan kebudayaan. Dari alokasi itu, Rp 970,47 miliar adalah untuk program sekolah gratis tingkat SMAN, SMKN, dan SKhN. bangunan sekolah di Banten Program pendidikan gratis mampu mendongkrak angka partisipasi murni sekolah dan rata-rata lama sekolah. Pada tahun 2017 angka partisipasi murni sekolah sebesar 60,05 naik menjadi 62,02 di tahun 2018. Demikian pula dengan rata-rata lama sekolah yang pada tahun 2017 selama 8,53 naik menjadi 8,62 pada tahun 2018. Untuk infrastruktur pendidikan, pada tahun 2018 Pemprov Banten telah membangun unit sekolah baru (USB) sebanyak 8 sekolah. Sedangkan ruang kelas baru (RKB) terbangun 475 ruang kelas. Pada  tahun 2019, Pemprov Banten telah membangun RKB sebanyak 44 ruang kelas. bangunan sekolah di Banten 1 Pada Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2019 menurut Gubernur Banten Wahidin Halim (WH) tidak ada masalah berarti. Terjadinya kerumunan di hari pertama PPDB 2019 yang menggunakan sistem zonasi menurutnya masih kondisi wajar. Gubernur WH pun sempat mengumpulkan para kepala sekolah SMA/SMK Negeri Kota Tangerang dan Kota Tangerang Selatan untuk antisipasi dan berikan solusi permasalahan PPDB 2019. "Sistem zonasi ini kan untuk pemerataan akses pendidikan. Namun kendalanya, sekolah terbatas tapi animo masyarakat besar," jelasnya. Sementara Wakil Gubernur Andika Hazrumy turut memantau PPDB 2019 dengan meninjau langsung PPDB 2019 di SMAN 1 Kota Serang dan SMAN 2 Kota Tangerang Selatan. Menurutnya PPDB 2019 ada kemajuan dibanding dengan tahun sebelumnya. "Pelaksanaan sistem zonasi untuk melebur sekolah favorit agar sekolah-sekolah merata kualitas dan fasilitasnya," ungkap Wagub Andika. (ADV)

ADVERTISEMENT

Reporter: Admin Super
Editor: Admin Super
Sumber: -
Berita Terkait