Kasihan Amat Nasib Pansel KPK Kerja Capek Masih Dicurigai Juga

KEMARIN Presiden Jokowi menerima 10 nama Capim KPK, dari Pansel KPK pimpinan Yenti Garnasih. Mereka itu nantinya diuji kelayakannya di DPR, sehingga ditemukan 5 calon tetap. Sayangnya, Pansel sudah kerja mati-matian seleksi 348 pendaftar, begitu ketemu 10 nama Pansel malah dicurigai karena loloskan Capim bermasalah. Bulan Desember mendatang masa kerja KPK pimpinan Agus Rahardjo akan berakhir. Yenti Garnasih Dkk ditugasi Presiden Jokowi untuk mencari 10 Capim KPK untuk diuji kelayakan di DPR. Bekerja sejak Juli 2019, Capim KPK berhasil menyeleksi 348 Capim menjadi tinggal 10 orang. Tentunya mereka ini benar-benar sosok handal, bersih jejak rekamnya selama menekuni profesi lamanya. Hanya orang-orang bersih yang layak duduk di KPK. Sebab ibarat sapu pembersih sampah, jika sampu itu sendiri kotor, bagaimana bisa bikin bersih itu lantai. Jika orang seperti ini sampai masuk, dia bisa bertoleransi pada tindak kejahatan uang negara, wong dia sendiri pernah jadi pelakunya. Siapa 10 nama itu, masih dirahasiakan Presiden Jokowi. Mereka ini harus segera diserahkan ke DPR bulan September ini, agar bisa diuji kelayakan oleh DPR periode 2014-2019. Ini sungguh berkejaran dengan waktu, sebab 1 Oktober nanti sudah hadir 575 anggota DPR wajah baru, meski banyak pula stok lama. Kenapa harus DPR lama? Sebagaimana kata pakar Tata Negara Irman Putra Sidin, DPR lama tak ada kepentingan dengan para Capim KPK. Beda dengan DPR periode 2019-2024, Capim KPK hasil pilihannya nanti pasti akan “mengintai” sepak terjang para wakil rakyat. Jika ada yang “nakal” kembali, diharapkan KPK masih ada “tenggangrasa”. Ternyata berat juga jadi Pansel KPK itu. Dari personalnya saja, banyak diragukan oleh para mantan Ketua KPK semisal Abraham Samad dan Busyro Mukodas. Setelah ketemu 20 nama dan mengerucut ke 10 Capim KPK, masih dicurigai juga bahwa dari yang lolos seleksi sebagai pesanan pihak tertentu. Banyak pengamat menilai, ada sejumlah nama yang pernah terima gratifikasi, bahkan tak mau lapor LHKPN. Karena saran tak digubris Pansel KPK, akhirnya diimbau Presiden mendengar suara rakyat kebanyakan. Jangan sampai KPK periode 2019-2023 ini cacat moral. – (gunarso ts)