Pemerintah Diminta Libatkan GINSI dalam Mengambil Kebijakan Importasi

JAKARTA  - Gabungan Importir Nasional Seluruh Indonesia (GINSI) meminta pemerintah dan instansi terkait agar melibatkan asosiasi dalam mengambil setiap kebijakan. Ketua BPD GINSI DKI Jakarta, Capt Subandi mengatakan mengingatkan kepada pemerintah kalau pendapatan negara dari kegiatan importasi yang berasal dari bea masuk dan pajak-pajak lainnya cukup besar dari anggota GINSI. Menurutnya, asosiasinya terus berkomitmen memberikan edukasi kepada para importir agar bisa mengembangkan jenis usahanya dengan peraturan-peraturan yang ada saat ini. "Selama ini  yang kami rasakan komitmen pemerihtah masih kurang melibatkan asosiasi importir sehingga seringkali kebijakan yang diterbitkan kurang tepat," ujar Subandi di dampingi Sekjen BPP GINSI Erwin Taufan, disela-sela Forum Group Discussion (FGD) bertema 'Apa Manfaat Pusat Logistik Berikat (PLB) Bagi Importir', Rabu (28/8/2019). Kedepan GINSI ingin menurunkan cost logistik nasional, maka setiap kebijakan  yang akan diterbitkan pemerintah akan terus pantau. Subandi mengungkapkan anggotanya yang berjumlah 400  perusahaan ini masih banyak mengeluhkan sejumlah pungutan liar yang tidak jelas yang dilakukan oleh perusahaan agen pelayaran asing pengangkut ekspor impor pada aktivitas importasi. Pungutan liar itu antara lain; biaya EHS (equipment handling surcharges) , biaya EHC (equipment handling cost), uang jaminan kontainer impor, biaya surveyor, administrasi impor, dokumen fee, dan lain sebagainya. Jika biaya-biaya itu tidak dibayar importir, maka dokumen delivery order (DO) tidak diberikan oleh agen pelayaran sehingga barang impor tidak bisa keluar dari pelabuhan. "Apalagi dokumen bill of loading (BL) harus harus disempaikan secara manual dan program DO online hanya bersifat politis yang belum ada manfaatnya bagi importir selama ini," ucapnya. Subandi mengatakan, GINSI DKI Jakarta terus menginventaris manfaat kehadiran PLB di Indonesia.  Pada kesempatan FGD itu juga dilakukan memorandum of understanding (MoU) antara Ketua BPD GINSI DKI Jakarta Capt Subandi dengan Petrus Tjandra selaku Presiden Direktur ICDX Logistik Berikat -salah satu perusahaan pengelola pusat logistik berikat. Presdir PT ICDX Logistik Berikat, Petrus Tjandra mengatakan, pengusaha Pusat Logistik Berikat (PLB) mengharapkan adanya kordinasi antar kementerian dan lembaga terkait guna menyukseskan fungsi dan peran PLB. "Fasilitas PLB sebagai solusi dalam memperbaiki performance logistik nasional yang kini merosot," ujarnya. Berdasarkan data Bank Dunia, ujar Petrus, logistik performance indeks (LPI) Indonesia kini berada diposisi ke 46, jauh tertinggal dibandingkan negara tetangga seperti Malaysia yang menempati urutan ke 41, Vietnam 39, China 26, Hongkong 12 dan Singapura urutan ke-7.(dwi/win)