Pindah Ibukota, Sutiyoso: Kondisi Ekonomi Belum Baik-baik Amat

JAKARTA - Mantan Gubernur DKI Jakarta, Sutiyoso, menilai pemindahan ibukota ke daerah luar Jawa tidak mendesak. Menurutnya, pemindahan hanya menambah beban pemerintah, apalagi di tengah kondisi ekonomi belum membaik. "Memindahkan Ibukota negara itu memerlukan biaya sangat tinggi. Boleh saja kan ada angkanya disebut 460 triliun lebih. Sementara, kondisi ekonomi kita belum baik-baik amat," ujar Sutiyoso, Kamis (2/5/2019). Sutiyoso menilai hingga kini pemerintahan berjalan normal. Tidak ada gangguang. "Jika hanya soal banjir, tidak tepat. Tidak ada yang mendesak sehingga harus pindah ibukota," katanya. Masalah banjir sudah mulai dikerjakan sejak era kepemimpinannya. Bahkan, bila sodetan Kali Ciliwung ke BKT tuntas maka masalah banjir sudah bisa diatasi. Apalagi, sejumlah pembamgunan infrastruktur saat ini tengah berlangsung di Jakarta seperti LRT, MRT dan lainnya. Mantan Pangdam Jaya tersebut mengatakan jika pemerintah tetap ngotot maka Sutiyoso mengusulkan pemindahan tidak ke luar Pulau Jawa, tapi seputar Jabodetabek. Sebab, yang akan dibangun hanya kantor pusat pemerintahan. "Pernah ada pemikuran memindahkan ibukota ke Jonggol, dengan begitu yang perlu dibangun hanya istana dan perangkat kementerian yang paling dekat melekat ke istana. Misalnya Mensesneg, Seskab itu yang melekat di situ saja," kata mantan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) ini. "Sementara kantor-kantor kementerian yang sudah ada dan perumahan menteri-menteri masih tetap bisa digunakan." Jika Jonggol benar-benar menjadi kawasan yang dipilih, maka yang harus dipikirkan selanjutnya adalah akses transportasi menuju ke sana. "Yang diperlukan hanya membangun jalan dari Jakarta ke Jonggol. Dan juga mungkin jaringan kereta api ke sana gitu. Dengan begitu tujuan tercapai dan tidak memerlukan biaya yang sangat besar," tandas Sutiyoso. (john/yp)