Sandi Minta Masyarakat Bentuk Tim Pencari Fakta Kecurangan Pilpres 2019

TANGERANG - Calon wakil presiden nomor urut 02, Sandiaga Uno, minta masyarakat membentuk Tim Pencari Fakta (TPF) guna mengumpulkan bukti untuk mengungkap kecurangan Pilpres 2019. "Sekarang kan makin banyak anggota masyarakat yang mengungkapkan temuan-temuan itu. Nah alangkah baiknya kalau mereka yang organisasikan secara independen tim tersebut," ucap Sandi mendatangi relawannya yang tengah menginput form C-1 di Insomniak Coffe and Lounge, Ciputat, Tangerang Selatan, Kamis (25/4/2019). Menurut Sandi, TPF buatan masyarakat itu nantinya dapat membantu kinerja Bawaslu. Sandi benar-benar ingin TPF tersebut terbentuk sendiri oleh masyarakat tanpa campur tangan atau berisi anggota Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi. Hal tersebut dilakukan agar TPF tersebut murni independen dan tidak bias. "Kalau menurut saya kalau BPN itu pasti akan bias, pasti akan menunggulkan 02, harusnya dari masyarakat sendiri," katanya. "Dan ini nanti tim tersebut akan membantu kinerja dari Bawaslu dan malah justru sangat terbantukan karena nanti bukan hanya penyelenggara pemilu yang menindaklanjuti tapi juga ada tim yang kita percayai sebagai bagian daripada civil society, bagian daripada masyarakat itu yang memperkuat proses ini," tandasnya. Sebelumnya, ada wacana pembentukan tim untuk mencari fakta kecurangan dalam Pilpres 2019 mencuat ketika Panglima TNI Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo dan Mantan Menteri BUMN Dahlan Iskan menemui capres Prabowo Subianto di kediaman Kertanegara IV, Jakarta Selatan pada Senin, 22 April 2019 kemarin. Koordinator Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Dahnil Anzar Simanjuntak mengatakan, mereka membahas perkembangan pasca pencoblosan. Gatot dan Dahlan disebut membahas langkah strategis yang perlu diambil Prabowo ke depan terkait fenomena kecurangan Pilpres 2019 yang terstruktur, sistematik dan masif. Mantan Ketum PP Pemuda Muhammadiyah itu menambahkan, para tokoh-tokoh lain juga akan memberi masukan kepada Prabowo maupun BPN. Salah satu langkah yang disorot BPN adalah pegiat Hak Asasi Manusia (HAM) Haris Azhar yang menyarankan dibentuknya Tim Pencari Fakta (TPF) terkait kecurangan pemilu. "Karena menurut temen-temen Haris Azhar dan kawan kawan juga ini TSMB terstruktur sistematik masif dan brutal. Dan ini adalah pemilu paling buruk kecurangannya masif tadi sepanjang reformasi. Dan ini harus menjadi evaluasi massal," kata Dahnil. (cw6/yp)