Belasan Ribu Keluarga di Sukabumi Menerima Bansos PKH dan BPNT Senilai Rp7,5 Miliar

SUKABUMI – Menteri Sosial Agus Gumiwang Kartasasmita menyerahkan bantuan sosial (bansos) Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) bagi warga Sukabumi. Bantuan sosial disalurkan untuk 9.001 KPM PKH dengan nilai sebesar Rp 6.331.925.000 dan 11.214 KPM BPNT sebesar Rp 1.233.540.000. Dengan disalurkannya bansos tahap II tersebut, hingga April 2019, total nilai bantuan yang disalurkan oleh Kementerian Sosial sebesar Rp 21.279.920.000 untuk PKH dan BPNT dengan rincian PKH sebesar Rp 17.579.300.000 dan BPNT sebesar Rp 3.700.620.000. Bansos PKH Tahap II untuk Provinsi Jawa Barat disalurkan untuk 1.701.667 KPM sebesar Rp 1.168.707.425.000, Bansos BPNT tahap III untuk 2.265.722 KPM sebesar Rp 249.229.420.000, dan Bansos BPNT Rastra (Beras Sejahtera) tahap III untuk 189.959 KPM sebesar Rp 18.995.900.000. Mensos Agus Gumiwang Kartasasmita dan anggota DPR Dewi Asmara juga menyerahkan bantuan bagi siswa berprestasi.(ist) “Sukabumi adalah daerah yang luas dengan penduduk yang banyak. Tentunya pemerintah pusat memberikan perhatian karena ada potensi-potensi yang bisa kita kembangkan,” kata Mensos dalam acara Penyaluran Bansos PKH dan BPNT di GOR Surya Kencana, Kota Sukabumi, Provinsi Jawa Barat, Rabu (10/4/2019) Mensos menambahkan, hingga April 2019, Kementerian Sosial telah menyalurkan total Rp 3.912.807.760.000 kepada Provinsi Jawa Barat yang terdiri dari Bansos PKH sebesar Rp 3.088.631.800.000, Bansos BPNT sebesar Rp 747.688.260.000, Bansos Rastra sebesar Rp 56.987.700.000, Bansos KUBE untuk 2.300 keluarga sebesar Rp 4.600.000.000, Bansos RS-Rutilahu sebanyak 980 unit dengan nilai total Rp 14.700.000.000, dan Bansos Sarana Lingkungan sebanyak 4 unit dengan nilai total Rp 200.000.000. Dalam kunjungannya ke Sukabumi, Mensos yang didampingi anggota DPR Dewi Asmara menjelaskan,  bahwa Bansos PKH dan BPNT disalurkan langsung melalui rekening KPM tanpa perantara, artinya Kemensos mendukung program negara yang berkaitan dengan inklusi keuangan. “Ada penelitian bahwa money inclusion dapat menekan inflasi, karena warga dari tingkat ekonomi rendah mulai dikenalkan dengan digital perbankan. KPM PKH dan BPNT yang sebelumnya sama sekali tidak tahu tentang bank dan prosedurnya sebelum mengikuti  kedua program tersebut sekarang menjadi terbiasa, “ kata Mensos. Tidak hanya mengalami kemajuan budaya, KPM PKH dan BPNT juga turut berpartisipasi dalam kemajuan jaman. Melalui program PKH, BPNT dan lainnya, berhasil menekan angka kemiskinan di Indonesia. Tahun 2019 ini  pemerintah menargetkan menekan angka kemiskinan hingga 9 persen. “Survei BPS pada bulan September 2018 tentang angka kemiskinan sudah diperbaiki menjadi 9.66% dari survei sebelumnya di Maret 2018 yang mencatat 9.82%. Yang membuat kita lumayan lega adalah gini ratio (tingkat kesenjangan) juga ikut turun,”  ujarnya. Mensos menambahkan bahwa tidak banyak negara yang pemerintahannya bisa secara bersama-sama memperbaiki angka kemiskinan dan gini ratio. “Ini sebuah kebanggaan karena Indonesia termasuk dalam salah satu negara yang berhasil menurunkan angka kemiskinan dan gini ratio secara bersamaan,” pungkas Mensos.(tri)