APBD DKI Termehek-mehek Untuk Menyubsidi MRT-LRT

HARI Minggu (24/3/2019) moda transportasi modern MRT diresmikan Presiden Jokowi. Tarif keekonomiannya Rp 31.000,- tapi itu tak terjangkau bagi kantong rakyat DKI pada umumnya. DPRD-Gubernur sudah sepakat tarifnya jadi Rp 8.500,- berarti perpenumpang disubsidi Rp 22.500,- APBD DKI bisa termehek-mehek dibuatnya. Sebetulnya MRT (Mass Rapid Transit) sudah digagas pemerintah sejak tahun 1985, di era Gubernur DKI R. Suprapto (1982-1987). Jaman Gubernur Fauzi Bowo mulai bersiap-siap, tapi baru dieksekusi beneran di era Gubernur Jokowi. Hari Minggu kemarin, MRT Lebak Bulus – Bunderan HI diresmikan Presiden Jokowi. Rakyat Ibukota antusias menyambutnya. Sayangnya LRT yang mahal itu direken seperti bis PPD-Metromini saja. Ada yang bawa makanan ke gerbong, bahkan kaki naik ke bangku. Seakan mereka ini buta huruf, tak bisa baca larangan yang tertera di setiap gerbong. Jakarta memang kota macet. Untuk mengatasi dibutuhkan anggaran besar. Salah satunya dengan MRT yang berbiaya Rp 25,1 T. Bila mau BEP (pulang modal), tiket harus dijual minimal Rp 31.000,- perpenumpang. Tapi jika kemahalan, bisa bernasib seperti LRT di Palembang, masih kesepian karena kurangnya penumpang. MRT baru beroperasi secara komersil per 1 April 2019, tarifnya ditetapkan DPRD-Gubernur DKI Rp 8.500,- perpenumpang. Berarti Pemprov DKI harus nomboki (subsidi) Rp 22.500,- perpenumpang. “Kan APBD DKI sangat besar,” kata Presiden Jokowi dengan harapan Gubenur Anies harus siap jadi PBT (Pasukan Berani Tekor). Sebab dana yang dialokasikan DKI untuk subsidi MRT dan LRT hanya sekitar Rp 650 miliar. Itu artinya, Pemprov DKI harus siap-siap termehek-mehek demi MRT dan LRT –nantinya bertarif Rp 5.000,- – Tapi nggak apalah, yang penting kan: maju kotanya, bahagia warganya. Jokowi memang punya rencana besar, sebagai proyek nasional, nantinya jaringan MRT sepanjang 231 Km menjelajah seluruh wilayah Ibukota. Anggaran diperkirakan mencapai Rp 571 T. Dengan meluasnya jaringan MRT, nantinya diharapkan warga DKI menghilangkan budaya mobil pribadi. Bila kemacetan tertanggulangi, tak perlu lagi ada dana Rp 100 triliun hilang percuma setiap tahun gara-gara termakan kemacetan. – gunarso ts