TKN Bantah Jokowi Melakukan Politik Uang Melalui Kartu Pra Kerja

JAKARTA - Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin membantah tudingan money politic atau politik uang pada Kartu Pra Kerja oleh Calon Presiden Joko Widodo. Sekretaris TKN, Hasto Kristiyanto mengatakan kebijakan serupa itu sudah lama dijalankan Jokowi sejak menjadi Walikota Solo. "Bukan sama sekali karena itu kebijakan yang sejak awal dari menjadi walikota Pak Jokowi sudah menjalankan kebijakan tersebut," ujarnya di Meulaboh, Aceh, Kamis (7/3/2019). Diketahui Jokowi mengeluarkan tiga kebijakan baru melalui tiga kartu sakti yakni KIP Kuliah, Kartu Pra Kerja dan Kartu Sembako. Kartu Pra Kerja merupakan kebijakan untuk memberikan pelatihan bagi masyarakat yang baru lulus pendidikan dan dapat juga digunakan bagi pekerja yang terkena PHK agar meningkatkan keahliannya. Saat berada di Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Minggu (3/3/3019) lalu, Jokowi menyebut melalui kebijakan tersebut peserta pelatihan akan mendapatkan gaji sebelum masuk industri. "Nanti akan keluar Kartu Pra Kerja seperti ini. Jadi anak-anak kita yang lulus SMA, SMK, atau akademi, begitu lulus universitas, nanti akan dikeluarkan Kartu Pra Kerja seperti ini. Kartu ini nanti akan bisa dipakai untuk training-training yang diselenggarakan pemerintah. Setelah training kita harapkan masuk industri. Kalau belum, akan diberi gaji atau honor dari sini," jelas Jokowi saat itu. (Baca: Konvensi Rakyat, Jokowi Tawarkan Kartu Pra Kerja) Hal inilah yang membuatnya dilaporkan ke Bawaslu atas dugaan pelanggaran kampanye yakni politik uang. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu diduga melanggar Undang-Undang 7 Tahun 2017 Pasal 280 jo Pasal 521 tentang Pemilu terkait larangan menjanjikan atau memberikan uang kepada peserta kampanye pemilu. Hasto menganggap pelaporan yang dilakukan Tim Advokat Indonesia Bergerak (TAIB) merupakan hal biasa. Menurutnya aduan itu sebagai resiko seorang pemimpin. "Ya lapor melapor bagian dari sebuah demokrasi. Tetapi bagi kami untuk rakyat jangakan dilaporkan untuk itu siap kami jalankan, karena menjadi pemimpin harus mengambil resiko untuk kepentingan bangsa dan negara," tandasnya. (ikbal/ys)