Beredar Rumor Telah Terjadi Jual Beli Jabatan di Pemprov DKI

JAKARTA - Pelantikan 1.125 pejabat baru saja dilakukan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Senin 25 Februari 2019 diterpa isu jual beli jabatan. Menjawab tudingan tersebut, Anies memerintahkan Inspektorat Pemprov DKI melacak isu tersebut dan segera melaporkan. Menurut Anies, pejabat yang memberikan sejumlah uang untuk menduduki jabatan tertentu berarti telah melakukan penyuapan. "Kalau dia tidak lapor dan kemudian hari ketahuan, langsung saya copot, karena berarti itu penyuapan," ujar Anies, Kamis (28/2). Bila pejabat yang ditugasi menyeleksi yang meminta uang maka pihaknya meminta pejabat yang dilantik melaporkannya. "Kalau dia lapor, berarti dia korban pemerasan. Kalau korban pemerasan, maka kita akan usut," kata Anies. Sebelumnya, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD DKI Jakarta menerima keluhan soal adanya tarif untuk jabatan lurah dan camat dalam perombakan pejabat di lingkungan pada Senin (25/2). "Info di bawah begitu, banyak keluhan dari lurah," ujar Penasihat Fraksi PKB DPRD DKI Hasbiallah Ilyas. Sekretaris Daerah DKI Jakarta Saefullah memastikan tidak ada jual beli jabatan di lingkungan Pemprov DKI Jakarta. "Saya jamin sama sekali tidak ada permainan uang," kata Saefullah di Senayan. Anies merombak 1.125 pejabat terdiri dari 15 pejabat eselon II, 274 pejabat eselon III, dan 836 pejabat eselon IV.(john/b)