Benahi 60 RW Kumuh Sedot Rp350 Miliar

JAKARTA - Pemprov DKI Jakarta bakal membenahi 60 RW dari 200 RW kumuh di sejumlah wilayah kota. Dana sekitar Rp350 miliar dikucurkan untuk program tersebut. "Secara bertahap, tahun ini kami mulai membenahi 60 RW kumuh di lima wilayah kota," tegas Gubenur Anies Baswedan di Balaikota Pemprov DKI Jakarta, Jumat (8/2). Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (PRKP) DKI Jakarta, Kelik Indriyanto merinci, penataan akan dilakukan di tiga RW Jakpus, 25 RW Jakut, 14 RW Jakbar, enam RW Jaksel, dan 12 RW Jaktim. "Penataan mengacu pada Peraturan Gubernur Nomor 90 Tahun 2018 tentang Peningkatan Kualitas Permukiman dalam Rangka Penataan Kawasan Permukiman Terpadu," paparnya. Kelik menjelaskan, berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) terdapat 11 variabel kawasan permukiman yang perlu dilakukan penataan. Seperti kepadatan penduduk, tata letak bangunan, konstruksi bangunan tinggal, dan ventilasi perumahan. Kemudian, kepadatan bangunan, keadaan jalan, drainase atau saluran air, pembuangan limbah manusia, frekuensi pengambilan sampah, cara buang sampah, dan penerangan jalan umum. KOORDINASI "Dalam penataan, kami berkoordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) lain agar program yang dilakukan tidak tumpang tindih. Fasilitas yang tidak sesuai atau belum ada akan kami lengkapi maupun perbaiki," katanya. Pemprov DKI Jakarta, kata Kelik, menargetkan hingga tahun 2022 program penataan kampung kumuh sudah bisa rampung semua. “Pada tahun itu 200 RW kumuh sudah rampung ditata,” tandasnya. Syarif, anggota DPRD DKI Jakarta, mendukung kebijakan Anies yang segera membenahi RW kumuh di lima wilayah kota. “Kami minta program ini jangan sampai gagal,” ucapnya. (john/b)