Gaji Guru Rp 20 Juta, Mardani Melontarkan, Prabowo Menolak

JAKARTA – Kubu Prabowo Subianto – Sandiaga Uno melontarkan usulan fantastis terkait gaji guru, yakni hingga Rp 20 juta per bulan. Usulan itu dilontarkan angota Timses Prabowo-Sandi, yakni Mardani Ali Sera, namun buru-buru Prabowo dan jubirnya menolak usulan itu. Mardani  mengatakan paslon Prabowo-Sandi akan fokus memperbaiki kualitas pendidikan Indonesia apabila terpilih dalam Pilpres 2019. Untuk memperbaiki kualitas pendidikan, kata dia, Indonesia harus memiliki jajaran tenaga pendidik yang berkualitas. Salah satu caranya dengan menaikkan gaji guru menjadi Rp 20 juta. "Karena itu, angka Rp 20 juta itu sebagai efek kejut bahwa guru itu harus mendapat perhatian dan angka Rp 20 juta itu paling utamanya untuk guru profesional yang sudah lulus berbagai hal," tutur Mardani, Rabu (21/11/2018). Mardani yang merupakan Wakil Badan Pemenangan Nasional Prabowo-Sandi menyatakan, kenaikan gaji guru dinilai akan membangkitkan gairah dan kualitas pengajaran. "Karena itu, angka Rp 20 juta itu sebagai efek kejut bahwa guru itu harus mendapat perhatian dan angka Rp 20 juta itu paling utamanya untuk guru profesional yang sudah lulus berbagai hal," tuturnya. Prabowo buru-buru membantah pernyataan Mardani Ali Sera, soal usulan kenaikan gaji guru menjadi Rp 20 juta. Prabowo menilai Indonesia tak punya cukup anggaran jika gaji guru negeri harus dinaikkan hingga Rp 20 juta. "Kenaikan ini, kenaikan itu. Uangnya dari mana gitu lho," ujar Prabowo usai menghadiri Indonesia Economic Forum di Hotel Shangri-La, Jakarta Selatan, Rabu (21/11/2018). Menurut Prabowo,  saat ini, pemerintah Indonesia saja sudah memiliki banyak utang. Ia tak mau utang pemerintah makin banyak dengan menaikkan gaji guru. "Kita utang terus, tiap hari utang kita Rp 1 triliun. Jadi kalau saya omong janji ini, janji itu, saya bohong kepada rakyat," ujar Prabowo. Pernyataan Mardani itu membuat Koordinator juru bicara BPN Prabowo-Sandiaga, Dahnil Anzhar Simanjuntak, harus direpotkan untuk memberi penjelasan soal program aksinya, Prabowo-Sandi, terkait perlunya  standar minimum gaji guru. Dengan demikian, ke depan, tak ada lagi guru honorer dan non-PNS yang digaji tak layak. "Dalam program aksi Prabowo-Sandi, kita mendorong ada gaji minimum guru, jadi ada standar minimum gaji guru sesuai dengan perhitungan kelayakan dan lain-lain, jadi tidak ada lagi guru honorer atau yayasan yang non-PNS digaji tidak layak seperti selama ini," kata Dahnil kepada wartawan, Rabu (21/11/2018). Menurut Dahnil,  guna meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia, Prabowo-Sandiaga berniat mengirimkan guru-guru Indonesia belajar ke luar negeri, bukan malah mengimpor guru dari Eropa, seperti yang disampaikan Mardani. Jadi, nantinya putra-putri bangsa itu dapat menularkan ilmunya di Indonesia. "Kemudian, untuk meningkatkan kualitas guru, khususnya di pedalaman dan daerah-daerah terpencil pedesaan dan lain-lain, perlu ditingkatkan kualitasnya melalui pendidikan, itu yang disampaikan Pak Prabowo,” tuturnya. Ia menambahkan,  perlu guru-guru kita lebih banyak belajar ke Eropa dan beberapa negara yang maju pendidikannya agar bisa membantu kualitas akademik mereka tanpa kehilangan nilai-nilai kebudayaan lokal dan nasionalisme. Kendati demikian, kata Dahnil, Prabowo-Sandiaga juga tidak menutup kemungkinan merekrut tenaga pendidik dari luar. Belakangan, Mardani menyebut soal gaji guru Rp 20 juta/bulan sebagai usul pribadinya. Ia mengaku ingin mengusulkan hal tersebut kepada Prabowo-Sandi sebagai bentuk apresiasi kepada guru Indonesia. (*/win)