ADVERTISEMENT

Budiman Sudjatmiko : Ada Perlawanan Kepada Jokowi Saat akan Tuntaskan Kasus Pelanggaran HAM

Senin, 22 Oktober 2018 14:37 WIB

Share
Budiman Sudjatmiko : Ada Perlawanan Kepada Jokowi Saat akan Tuntaskan Kasus Pelanggaran HAM

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

JAKARTA - Juru Bicara Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo - Ma'ruf Amin, Budiman Sudjatmiko menengarai telah terjadi upaya menghambat penyelesaian kasus HAM oleh pemerintah Jokowi. Budiman menerangkan upaya tersebut terjadi saat presiden mendorong penyelesaian tragedi 1965 lewat Simposium Nasional.  Dia menduga, pihak yang menghambat penuntasan tragedi tersebut berada di barisan yang menjadi lawan politik Jokowi saat ini. "Itu artinya apa? Pak Jokowi ingin menyelesaikan kasus HAM dari kasus yang terbesar. Artinya ada niat baik. Tapi ada sebagian kelompok masyarakat yang diduga terindikasikan dekat dengan capres penantang Pak Jokowi yang menentangnya sejak awal,"  katanya di Posko Cemara, Jalan Cemara No 19, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (22/10/2018). Sebelumnya Komisi Nasional (Komnas) HAM memberi rapor merah kepada pemerintahan Jokowi - Jusuf Kalla atas penuntasan kasus-kasus pelanggaran HAM di Indonesia. Kasus pelanggaram HAM yang sudah diberikan  kepada Jaksa Agung sejak awal 2002  di antaranya peristiwa 1965/1966, peristiwa penembakan misterius (Petrus) 1982-1985, peristiwa penghilangan paksa aktivis tahun 1997-1998, peristiwa Trisakti, Semanggi I dan II tahun 1998, peristiwa Talangsan tahun 1989, peristiwa kerusuhan Mei 1998, dan Peristiwa Wasior Wamena 2000-2003. Menanggapi rapor merah, politisi PDI Perjuangan itu mengklaim pemerintah sudah menyiapkan daftar penyelesaian kasus pelanggaran HAM. Namun urung dilakukan karena muncul perlawanan tersebut. Mantan aktivis yang pernah dijebloskan ke penjara pada zaman orde baru itu berjanji penyelesaian kasus-kasus itu akan kembali diselesaikan jika Jokowi terpilih lagi. "Padahal  dari listnya, saya pernah dengar dari KSP setelah kasus 65 nanti ada Papua,  dan Tanjung Priok, itu sudah ada listnya satu persatu. Tapi rupanya ada perlawanan. Nah kita akan dorong itu menjadi prioritas di periode ke dua dan terima kasih kritik dari Kontras dan Komnas HAM itu sangat baik," pungkas Budiman. (ikbal/tri)

ADVERTISEMENT

Reporter: Admin Super
Editor: Admin Super
Sumber: -
Berita Terkait