Sri Sultan: Indonesia Harus Kembali ke Demokrasi Pancasila

YOGYAKARTA -  Saat ini begitu mahalnya biaya demokrasi di Indonesia. Sebab, cukup banyak anggaran harus digelontorkan calon legislatif (caleg) dan calon kepala daerh atau pimpinan , untuk pesta demokrasi itu. Untuk itu, maka Indonesia harus kembali ke demokrasi Pancasila sebagai jati bangsa,"  kata Sri Sultan Hamengkubuwono X dalam sambutan pada acara MPR RI, di Eastparch Hotel, Yogyakarta, Jumat (19/10/2018) malam. Sultan memgatakan, Indonesia saat ini menerapkan sistem demokrasi langsung yang merujuk sistem demokrasi kebarat-baratan.  Demokrasi langsung ini ungkap Sultan, pada satu sisi diharapkan dapat melahirkan partisipasi rakyat dalam menentukan pemimpinnya. Namun dari kedaulatan dalam negara demokrasi dan  pada sisi yang lain, ongkos demokrasi langsung sangat mahal.  "Efeknya, barter kuasa antara kedaulatan rakyat dengan uang kandidat kepala daerah menjadi sesuatu yang sulit terhindarkan," katanya. Oleh karena itu, tambah Sultan, sudah seharusnya Indonesia kembali kepada demokrasi Pancasila berdasarkan musyawarah mufakat. Dimana untuk mencari pemimpin, dihargainya hak perorangan merupakan hal yang sangat baik, karena dengan begitu pendapat rakyat kini bisa didengar dan harus dipenuhi oleh pemerintah yang bersangkutan. Dalam hal ini, contoh konkritnya adalah adanya pemilihan umum, yang mana suara rakyatlah yang sangat diperhitungkan daripada pamor si calonnya. "Indonesia harus punya sistem demokrasi sendiri yang jati diri bangsa. Karena itulah yang cocok dengan nilai-nilai bangsa," ujarnya. Sultan juga berharap agar Pemilu Serentak 2019 berjalan aman dan nyaman bagi masyarakat Indonesia. Kemudian Sultan juga meminta kepada masyarakat Indonesia, agar siapapun calon presiden dan wakil presiden terpilih nanti, untuk bisa menerima dengan lapang dada dan menghentikan perpecahan yang ada. "Kalau dalam aspek pemilu tahun depan, saya sebagai Sultan sekaligus kepala daerah, punya harapan bagaimana pemilu tahun depan  berlangsung aman dan nyaman bagi publik sehingga memberikan ruang publik tidak merasa takut keluar rumah untuk mencari kerja," tegasnya. Dalam kesempatan itu,  Wakil Ketua MPR RI, Mahyudin sependapat dengan usulan Sri Sultan Hamengkubuwono X terkait kembalinya sistem demokrasi langsung menuju sistem demokrasi Pancasila dengan mengedepankan musyawarah mufakat. Mahyudin menilai, sistem demokrasi langsung tidak berlangsung efektif ketika masyarakatnya masih banyak yang miskin. Ia berpendapat, saat ini demokrasi masih terbilang mahal. Sehingga berdampak langsung kepada kualitas para pemimpin. Di lain hal ada orang punya integritas dan kapasitas, tetapi tidak punya uang maka dia tidak bisa ikut dalam kompetisi demokrasi. "Saya setuju kalau demokrasi kita itu diamandemen lagi agar betul-betul kembali kepada demokrasi Pancasila," tegasnya. (rizal/win)