Siap Datangi Balaikota DKI, Warga Pertanyakan Pengelolaan TPST Bantargebang

BEKASI - Warga di sekitar Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang, Kota Bekasi, mempertanyakan pengelolaan TPST oleh Pemprov DKI. Mereka mendesak agar dilakukan evaluasi. Wandi, warga, mengatakan sudah mencatat beberapa hal yang tidak dilaksanakan dengan baik. Warga di tiga desa di sekitar TPST, katanya, akan ke Balaikota DKI untuk menyampaikan langsung ke Gubernur Anies Baswedan. Warga juga akan menyertakan sejumlah dokumen dan surat permohonan kepada Gubernur DKI Jakarta agar memeriksa persoalan tersebut. Beberapa janji sejak diambil alih pada Juli 2016 tidak dilaksanakan dengan baik. Setidaknya ada 12 poin yang saat itu disampaikan belum dipenuhi. Pengelolaan sampah di TPST jadi mengalami kemunduran, diantaranya seperti sistem sanitary landfil yang sekarang sudah tidak lagi. Ada juga keluhan warga karena air licid banyak di saluran sehingga warga sehingga tidak nyaman. Padahal, dulu air tersebut ditampung dan dikelola terlebih dahulu ke dalam Instalasi Pengolahan Air Sampah (IPAS), kemudian dibuang ke saluran warga. Sementara, Asep Kuswanto, Kepala Unit Pengelola Sampah Terpadu (UPST) Bantargebang membantah tudingan warga. Pasalnya, dari 12 poin yang disampaikan hanya satu poin yang diakui belum dilaksanakan. "Hanya poin terakhir tentang pemberian empat unit kendaraan operasional untuk kelurahan di kecamatan setempat saja yang belum menemukan titik temu dengan Kota Bekasi," katanya. Jenis rekomendasi DKI untuk empat unit mobil ternyata tidak sesuai dengan keinginan Kota Bekasi. Mobil bantuan itu batal diambil. Selain itu, katanya, ada juga perbaikan saluran air lindi, penurapan Kali Ciasem, dan penyediaan obat-obatan untuk warga sekitar. Termasuk pembangunan sumur artesis. "Untuk sumur artesis, DKI telah memberikan dana sebesar Rp25 miliar kepada Kota Bekasi supaya membangun sarana tersebut," katanya. (chotim/yp)