Raperda Lahan Pertanian Dikembalikan, Dinas Pertanian Tunggu Perpres

BEKASI– Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Lahan Pertanian dan Pangan Berkelanjutan (LPZB) dikembalikan oleh Pansus XXVIII DPRD Kabupaten Bekasi. Pasalnya masih terdapat ketikdasesuaian khususnya mengenai luas Iahan pertanian yang ada secara faktual baik di Kementerian Pertanian, ATR/BPN, Badan Informasi Geopasial dan yang diusulkan Pemerintah Kabupaten Bekasi. Menanggapi hal ini Dinas Pertanian Kabupaten Bekasi akan mengajukan kebali setelah ada revisi sambil menunggu dikeluarkannya Perpres tentang Percepatan Penetapan Lahan Sawah Berkelanjutan dan Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah. "Bulan september kan bakal ada Perpres tentang itu jadi biar tidak kerja dua kali, akan kita sinkronkan terlebih dahulu dengan kebijakan tersebut kira-kira berapa luas lahan pertanian yang harus dilindungi di Kabupaten Bekasi Kita mau akselerasikan terlebih dulu, " kata Nayu Kulsum Kepala Bidang Tanaman Pangan di Dinas Pertanian Kabupaten Bekasi. Selain itu, Dinas pertanian juga masih akan melakukan pendataan Iahan pertaniaan yang akan dimasukan ke Perda LPZB secara by name by adress. Disinggung tentang adanya perbedaan jumlah 33 luas Iahan pertanian di Kementerian Pertanian, Kementerian ATR/BPN, Badan Informasi Geopasial (BIG) dan yang diusulkan Pemerintah Kabupaten Bekasi, Nayu mengatakan tidak mengetahuinya secara pasti. "Tetapi yang jelas kalau di BIG itukan sifatnya foto udara dan kemudian terlihat data sawahnya. Sementara kalau data di kita itu berdasarkan Iaporan rutin bulanan yang kita terima. Jadi angka 48 ribu itu angka sawah yang masih ditanami dan masuk Iaporannya ke kita baik dari petani pemilik ataupun petani penggarap," tutup Nayu. (lina/tri)