Eks Ketua BPPN Minta Jaksa Hadirkan Sjamsul Nursalim dan Itjih Nursalim

JAKARTA - Eks Ketua Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN), Syafruddin Arsyad meminta kepada hakim Pengadilan Tipikor Jakarta agar Sjamsul Nursalim dan Itjih Nursalim dihadirkan sebagai saksi dalam perkara Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). “Saya sudah baca seluruh BAP, dan tidak menemukan diperiksanya saksi kunci. Orang yang menerima tidak diperiksa. Sjamsul Nursalim dan Itjih Nursalim mohon dihadirkan,” ucapnya dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jalan Bungur Besar Raya, Kemayoran, Jakarta Pusat, Kamis (31/5/2018). Ketua majelis hakim Yanto pun mempersilakan Syafruddin untuk mengajukkan dua orang saksi meringankan. Namun, Syafruddin tetap ingin Sjamsul Nursalim dan Itjih Nursalim dipanggil. Menurutnya, kedua saksi kunci tersebut harus dihadirkan karena ketika membaca BAP (Berita Acara Pemeriksaan) tidak dia temukan nama Sjamsul Nursalim dan Itjih Nursalim. Padahal, dalam dakwaan nama keduanya tertera menerima kucuran dana Surat Keterangan Lunas (SKL). “Saya mohon majelis menetapkan dua orang itu diperiksa karena keduanya saksi kunci, selama ini belum pernah diperiksa,” papar Syafruddin. (Baca: Eksepsi Eks Ketua BPPN Ditolak, Sidang Kasus BLBI Tetap Jalan) Dalam hal ini, majelis hakim memerintahkan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menghadirkan Syamsul Nursalim dan Itjih Nursalim ke dalam persidangan. Sementara itu, Jamin Ginting, kuasa hukum Syafruddin mengatakan, Syamsul Nursalim dan Itjih Nursalim harus dihadirkan lantaran konteks dalam dakwaan tidak ada keuntungan yang didapat kliennya. Padahal jika menguntungkan orang lain maka seharusnya yang diperiksa adalah yang diuntungkan. Jamin menilai, jika Jaksa KPK sampai tidak bisa menghadirkan Sjamsul Nursalim dan Itjih dalam persidangan maka apa yang didakwakan jaksa terhdap kliennya tidak sesuai hukum. “Kita berharap apa yang menjadi kewenangan hakim untuk dihadirkan dan itu tugas jaksa sebagai aparatur negara yang memiliki kewenangan dan kemampuan sehingga harus melaksanakan tugasnya," paparnya. Sebelumnya, majelis hakim menolak eksepsi Syafruddin. Perkara tersebut akan berlanjut ke pembuktian dan dilanjutkan kembali pada Rabu (6/6/2018). (CW6/ys)