Debat Pilwalkot Bekasi, Rahmat Effendi Diserang Soal Konflik Sosial

BEKASI - Ada momen menarik saat sesi tanya jawab sedang berlangsung di Debat Publik Pasangan Calon (Paslon) Walikota dan Wakil Walikota Bekasi tahun 2018 yang berlangsung di Gedung Al-Muhajirin, Jalan Cut Meutia, Bekasi Timur, Rabu (11/4/2018). Momen menarik tersebut adalah ketika calon walikota nomor urut 2, Nur Supriyanto mengajukan pertanyaan mengenai kasus konflik sosial kepada calon walikota nomor urut 1 Rahmat Effendi, yang sebelumnya menyebutkan bahwa Kota Bekasi masyarakatnya plural. Nur Supriyanto mengatakan bahwa seharusnya konflik sosial yang masih banyak terdapat di data digital seperti di Bekasi Utara dengan santa claranya, kasus ciketing, dan di Jatisampurna. Nur heran karena seharusnya tidak boleh ada peristiwa seperti itu karena Rahmat menyebut pluralis. "Saya ingin bertanya, bagaimana sikap anda menyikapi sesuatu yang sudah terjadi sekian tahun untuk membangun ini semua? Karena ketika saya menjadi walikota ini akan saya selesaikan. Ini PR dari yang lalu akan saya selesaikan. Tidak boleh terjadi konflik sosial seperti ini," tanya Nur Supriyanto kepada Rahmat Effendi disambut riuh oleh para pendukungnya. Mendapat kesempatan menjawab, Rahmat Effendi menjawab dengan tegas bahwa kasus konflik sosial tersebut sudah selesai ketika dirinya masih menjabat bersama wakilnya kala itu, Ahmad Syaikhu. "Pertama, saya menyampaikan pada saat terjadi perbedaan keyakinan di Jatisampurna, saya tanya ke ustaz Ahmad Syaikhu, Pak ustaz apa yang harus kita lakukan dalam konteks kita sebagai kepala daerah? pak ustaz bilang, 'lakukan sesuai dengan ketentuan, aturan, dan norma yang berlaku.' Selesai Jatisampurna," ungkap Rahmat disambut riuh pendukungnya. Selanjutnya, Pepen (sapaan akrab Rahmat Effendi) juga menuturkan bahwa dirinya sudah memberi tahu kepada Ahmad Syaikhu kala itu untuk menyampaikan kepada Kiai Soluhudin mengenai sikap mereka sebagai kepala daerah yang harus bisa berdiri di semua kaki umat. "Kalau ada terjadi bilang 'tembak saja kepala saya, saya tidak akan cabut izin gereja tersebut', ada koma, ada bahasa yang dipotong. 'saya akan cabut apabila ada keputusan kekuatan hukum' disitu yang dihilangkan," Kata Rahmat menjelaskan. Calon walikota petahana ini juga menjelaskan bahwa dalam konteks demokrasi politik itu ada seni di dalamnya. Seni itu sendiri akan berjalan saat orang tersebut menggunakan etika dan hati dalam pelaksanaannya. "Jadi dalam konteks keberagaman 324.000 non muslim yang ada di Kota Bekasi, kalau kita tidak konsisten dan kita tidak punya komitmen bagaimana kota Bekasi ini kita bangun dari pluralisme. Nanti yang ada malah almarhun Kiai H. Noer Ali akan sedih di dalam kuburnya," tandasnya. Mendengar pernyataan Pepen, Nur merasa kurang puas dan mengatakan bahwa saat ini masyarakat sudah pintar dan transparan. Data digital yang masih ada sampai saat ini ia sebut sebagai fakta pertama kasus konflik sosial tersebut. Selain itu juga masyarakat di Jatisampurna dan Bekasi Utara yang masih hidup juga bisa dijadikan fakta kedua mengenai konflik sosial yang terjadi di sana dari apa saja yang sudah dikatan Pepen. "Sebenarnya sederhana, kita sebagai seorang muslim pasti ingin memberikan kenyamanan untuk semua orang. Saya sebagai seorang muslim sama juga dengan Rasulullah yang hidup dengan umat lain. Faktornya apa? karena keadilan. Kalau kita transparan, terbuka, dan kita adil, tidak berpihak kepada salah satu golongan, maka InsyaAllah kita akan nyaman di Bekasi ini. Kita sepakat ke depannya persoalan-persoalan SARA ini tidak boleh terjadi lagi di Bekasi." tutupnya (cw1/win)