Indodata: Pilkada Serentak Masih Rentan Politik Uang, Dinasti Politik dan Jual Beli Suara

DEPOK – Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak khususnya wilayah Jawa Barat, masih rentan akan politik uang, dinasti politik dan jual beli suara. Hal tersebut dikatakan Direktur Eksekutif Indodata, Danis T Saputra Wahidin. Menurutnya  Pilkada serentak yang dilakukan sejak akhir tahun 2015 merupakan upaya politik nasional dalam meminimalisir sekaligus memperbaiki berbagai anomali politik lokal Pilkada di Indonesia. "Beberapa kajian dan tinjauan  secara mendalam supaya pendidikan  politik untuk masyarakat dalam berdemokratisasi di politik yakni gerbangnya adalah Pilkada Serentak," ujarnya kepada Poskota i usai menggelar diskusi bertajuk Pilkada Damai di Depok, Selasa (6/3/2018) siang. Sementara itu timbul berbagai permasalahan pelanggaran mulai dalam pelaksanaan Pilkada serentak di tahun 2015 dan 2017.   Pelanggara tersebut yaitu mulai dari potensi kerawanan. penyebarkan isu sara  dan permasalahan lainnya. Untuk mengtasinya, perlu diupayakan langkah konstruktif. "Dalam pelaksanaan Pilkada serentak ini diharapkan dapat mampu meningkatkan perluasan kesejahteraan masyarakat untuk lokal,"ungkapnya. Namun terbukti semangat tersebut laksana jauh panggang dari api, karena ternyata dilapangan masih banyak didapatkan anomali politik demi terwujudnya demokratisasi. Danis melihat dari Indeks Kerawanan Pemilu Pemilihan Kepala Daerah kurang valid, tidak stabil dan tidak online. Semestinya data yang digunakan sudah online "Dalam penelitian terhadap kajian mengenai Pilkada serentak tidak selesai sampai disini hanya karena data tersebut," tambahnya. Pilkada serentak lanjutnya,  dapat menjadi corong bagi masyarakat agar melek akan demokrasi dalam mencapai harapan kesejahteraan. “Upaya demokratisasi lokal sejalan dengan semangat reformasi dalam melakukan perbaikan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat hingga ke tingkat masayarakat lokal ,” paparnya. Ditambahkannya, indek demokrasi yang dirilis Freedom House tahun 2005, kuat  korelasinya antara  demokratisasi dengan kesejahteraan masyarakat. Dari 70% negara berpendapatan tinggi adalah negara demokratis dan 10 % negara nondemokratis memiliki pendapatan tinggi hampir semua produsen minyak. Sehingga dalam partisipasi demokratisasi didorong kompetisi publik dalam pembangunan." (Angga/tri)