Jokowi Minta Penanganan Preventif KLB Campak dan Gizi Buruk di Asmat Papua

JAKARTA -  Presiden Jokowi meminta agar dilakukan preventif atas kejadian luar biasa (KLB) penyakit campak dan gizi buruk di Kabupaten Asmat, Provinsi Papua. Itu disampaikan Jokowi berdialog dengan Gubernur Papua Lukas Enembe, Bupati Asmat Elisa Kambu, dan Wakil Bupati (Wabup) Kabupaten Nduga, Wentius Nimiangge. Mereka dipanggil Jokowi Istana Kepresidenan Bogor untuk memutuskan solusi terhadap kejadian luar biasa (KLB) penyakit campak dan gizi buruk di Kabupaten Asmat, Provinsi Papua, Selasa malam (23/1). “Harus ditangani dengan langkah preventif. Tapi apapun harus ada sebuah solusi jangka pendek sampai jangka menengah dan panjang,” ucap Jokowi. Presiden mengatakan bahwa dirinya sudah memahami betul kondisi medan berat yang dihadapi di Papua. “Saya sudah tahu seperti apa medannya, sangat berat, medan di sana berat,” katanya. Pada 16 Januari lalu, pemerintah telah mengirimkan 39 tenaga kesehatan bersama TNI dan Polri untuk terjun ke lapangan. “Tapi itu kan (solusi) jangka pendek,” ucap Presiden. Presiden memerlukan masukan dari kepala daerah karena merekalah yang paling mengetahui kondisi, budaya dan kekhususan lainnya yang ada di daerah tersebut. Dalam pertemuan tersebut, Presiden didampingi Menteri Kesehatan Nila Moeloek, Menteri Sosial Idrus Marham, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo dan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko. Setelah pertemuan, Menteri Sosial Idrus Marham mengatakan bahwa presiden memerintahkan jajarannya untuk melakukan kajian awal agar mengetahui faktor-faktor penyebab yang menyebabkan timbulnya masalah ini. Untuk itu Menteri Kesehatan Nila Moeloek akan berangkat ke Papua pada Rabu, 24 Januari 2018. Presiden juga menginstruksikan agar dicermati kabupaten lainnya meski KLB ini hanya terjadi di Kabupaten Asmat. “Masalah ini hanya terjadi di Asmat saja dan daerah-daerah lain agar bisa mengantisipasi semuanya,” tutur Idrus. Adapun Menteri Kesehatan Nila Moeloek mengatakan bahwa dirinya telah meminta para kepala dinas kesehatan di Papua untuk melakukan pengobatan. “Kita kerja sama dengan TNI, Polisi, Kementerian Sosial, kita bekerja secara terpadu. Kami membuat program 10 hari pertama ini sudah, 10 hari dilakukan beberapa kegiatan sampai 3 kali, sampai 1 bulan,” ucap Nila. (johara/sir)