DKI Diminta Gandeng PUPR dan Kemenkeu Untuk Rumah DP Nol Rupiah

JAKARTA (Pos Kota) - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta diminta Bank Indonesia untuk berkoordinasi skema dan konsep yang lebih detail terkait program rumah DP 0 rupiah. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan BI juga meminta agar Pemprov menggandeng Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dan Kementerian Keuangan. Hal ini diungkapkan Anies usai bertemu dengan Gubernur Bank Indonesia (BI) Agus Martowardojo di Gedung BI, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Jumat (5/1/2018). "Program DP nol persen, BI berikan skema yang lebih jauh. Intinya BI ajak buat tim bersama untuk menyusun detail yang lebih baik juga dengan instansi pusat terkait seperti Kementerian PUPR dan Kemenkeu," kata Anies. Dikatakan Anies dengan skema yang disusun bersama, program yang menjadi bagian dari janji kampanye itu dapat lebih dijalankan lebih efisien. "Harapannya program DP nol persen bisa lebih efisien," imbuh Anies. Diketahui, Pemprov DKI telah menyiapkan lahan di Pondok Kelapa untuk pelaksanaan program. Rumah nol rupiah itu akan dibangun di atas lahan seluas 1,3 hektar yang dibangun BUMD DKI, PD Pembangunan Sarana Jaya. Diharapkan pada 2018, pembangunan sudah mulai dapat dilakukan. (ikbal/sir)