BI Belum Tahu Skema Rumah DP Nol Rupiah

SOLO (Pos Kota) - Bank Indonesia hingga kini belum mendapatkan skema pembiayaan program rumah DP 0 rupiah milik Anies Baswedan dan Sandiaga Uno. Karenanya Bank Indonesia belum dapat melakukan kajian kebijakan program kampanye tersebut. Kepala Perwakilan BI Provinsi Indonesia Doni P Juwono mengatakan saat ini belum dapat menilai apakah program penyediaan rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah itu dapat dijalankan jika dilihat dari kacamata perbankan. "Seperti apa skema nya BI akan melihat dan mereview apakah akan membahayakan prudential banking," kata Doni, Jumat (15/12/2017). Doni mencontohkan, jika rumah DP 0 rupiah akan dibangun melalui Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan menggandeng Bank DKI, maka Bank Indonesia baik pusat maupun perwakilan Jakarta akan melihat kemampuan Bank DKI dalam pembiayaannya. Setelah itu Bank Indonesia juga akan melihat kemungkinan masalah yang terjadi dan solusi permasalahannya. "Misalnya skemanya begini, BUMD yang bangun terus pembiayaannya bagaimana? Oh pembiayaannya melibatkan bank DKI nanti kalau kreditnya macet gimana, siapa yang ambil alih. Dengan skema yang disodorkan pemprov itu dilihat, ini kalau misalnya Bank DKI tidak mampu kita akan merekomendasikan kepada pemprov jangan hanya bank DKI, coba bank lain," terang Doni. LURUSKAN DP 0 Lebih lanjut Doni menjelaskan sebenarnya istilah down payment (DP) 0 rupiah tidak dikenal dalam perbankan. Dalam perbankan hanya ada istilah loan to value (LVT). Disebut Doni, LVT secara istilah tidak sama dengan DP. "Jadi bacanya gini, Bank Indonesia atau bank sentral di semua negara itu mengatur LTV maksudnya supaya dana yang dikeluarkan perbankan itu resikonya berbagi dengan yang menerima pinjaman. Artinya, di dalam membiayai satu proyek si nasabah harus punya resiko juga. Makanya dia harus mengeluarkan uang 15 persen, bank 85 persen. Jadi bukan DP," imbuh Doni. Terkiat dengan program penyediaan rumah DP 0 rupiah, sistemnya harus tetap mengikuti LVT. Jika nanti warga tetap mendapatkan 0 rupiah, maka sebenarnya 15 persen dari LVT 85 persen ditanggung pemerintah provinsiny. Doni juga menyatakan bahwa ketentuan DP kepada ditambahkan ke harga pokok sehingga angsuran bertambah juga tidak dapat dilakukan. "Jadi kalau nanya bisa gak DP nya dimasukan ke pokok nanti terus angsurannya jadi tambah. Itu bukan LTV. Gak boleh itu. Makanya DP yang 15 persen itu tidak pernah keluar dari, terserah. 15 persen yang mau nombok siapa itu terserah," tandas Doni. Diketahui, Pemprov DKI telah menyiapkan lahan di Pondok Kelapa untuk pelaksanaan program. Rumah nol rupiah itu akan dibangun di atas lahan seluas 1,3 hektar yang dibangun BUMD DKI, PD Pembangunan Sarana Jaya. Diharapkan pada 2018, pembangunan sudah mulai dapat dilakukan. (ikbal/sir)