Airlangga Bawa Golkar Kembali Masuk Istana

JAKARTA (Pos Kota) - Keterpilihan Airlangga Hartarto dalam rapat pleno DPD I di DPP Partai Golkar diyakini banyak kalangan bahwa Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) yang rencana digelar Selasa (19/12/2017) hanya formal legalitas. Namun begitu, pengamat politik Pangi Syarwi Chaniago menilai mulusnya jalan sang Menteri Perindustrian itu tidak bisa dilepaskan "campur tangan" Istana Negara terutama Presiden Joko Widodo. "Presiden Jokowi, tentu, punya kepentingan terhadap Partai Golkar. Mulai posisi ketua umumnya hingga ketua DPR RI, yang berkaitan dengan suara PG di Pilpres 2019 dan mengamankan kebijakannya sampai akhir masa jabatannya sekarang," ujar direktur eksekutif Voxpol Center Research and Consulting itu di Jakarta, Jumat (15/12/2017). Campur tangan Istana Negara dimaksud, katanya, menjelaskan & mengkonfirmasi kesaktian Presiden Jokowi dalam mengendalikan Golkar sesuai hipotesisnya sebelum itu. Artinya, pengurus dan internal Golkar tak begitu kuasa melawan kuasa & kuatnya pengaruh Istana sehingga pengaruh Jokowi nggak bisa dibendung di Golkar. Pengamat politik Pangi Syarwi Chaniago.(rinaldi) Kuasa dan kuatnya pengaruh Istana Negara, ia menambahkan, diawali keterpilihan Setya Novanto sebagai ketua umum PG pada Munaslub 2016 di Bali kendati diketahui Setnov "menyimpan" bom waktu yang kini meledak tak terkendali. Saat itu Setnov "ditenteng" Luhut Binsar Panjaitan, mirip Airlangga Hartarto. "Golkar butuh Istana, dan Istana juga butuh Golkar, seperti sejarahnya semasa 32 tahun Orde Baru berkuasa.” TIGA FAKTOR LAIN Mulusnya putra Hartarto Sastrosoenarto yang Menteri Perindustrian era Presiden RI ke-2 Soeharto itu tidak terlepas tiga  faktor lain yang dimilikinya. Pertama, anti-tesis dari Setya Novanto dengan rekam jejak bagus, tidak punya beban moral serta relatif berintegritas, tidak bikin gaduh dan tidak berpolemik di Golkar. Kedua, Airlangga diposisikan poros tengah yang bisa diterima oleh semua faksi dan gerbong Golkar juga piawai berselancar ke kubu Jusuf Kalla, Aburizal Bakrie, serta diterima poros Agung Laksono. Ke-3, genk UGM Connection juga menjadi variebel menentukan keterpilihan Airlangga karena alumni Universitas Gajah Mada juga Wong Solo (sentimen primordialisme) dekat dengan keluarga Jokowi. Namun demikian, pengamat politik dari Universitas Islam Negeri (UIN) Syarief Hidayatullah Jakarta itu menyarankan Airlangga Hartarto mundur sebagai menteri agar fokus mengurusi Partai Golkar kendati secara hukum diperbolehkan rangkap jabatan. "Hal itu demi mendukung konsistensi Presiden Jokowi agar tetap berjalan tradisi politik Jokowi bahwa ketua umum partai politik tidak rangkap jabatan negeri," kritiknya. (rinaldi/sir)