Airlangga Hartarto Ketua Umum Golkar Gantikan Setya Novanto

JAKARTA (Pos Kota)- Airlangga Hartarto ditunjuk sebagai Ketua Umum Golkar pada rapat pleno Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Golkar di kantor Golkar di Slipi, Jakarta Barat, Rabur tengah malam. Keputusan rapat pleno ini akan dilaporkan pada Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) pada 18 Desember 2017. Sedangkan Munaslub untuk mengukuhkan Airlangga sebagai Ketua Umum akan dilakukan pada 19-20 Desember 2017 di Jakarta. "Berdasarkan AD/ART sehubungan dengan masalah hukum Pak SN (Setya Novanto), maka jabatan Ketum dinyatakan lowong. Pengisian jabatan lowong dilakukan melalui rapat pleno dan memutuskan pergantian Ketum dari Pak SN (Setya Novanto) kepada Pak Airlangga. Jadi ini Ketum definitif," kata Ketua Harian DPP Golkar Nurdin Halid di kantornya, Slipi, Jakarta Barat, Rabu (13/12/2017). Plt Ketua Umum Partai Golkar Idrus Marham mengatakan, ‎keputusan digelarnya rapat pleno tersebut lantaran majelis hakim memutuskan untuk melanjutkan sidang dengan agenda pembacaan dakwaan terhadap terdakwa kasus dugaan korupsi proyek e-KTP Setya Novanto. Idrus melanjutkankan, bahwa digelarnya rapat pleno kali ini merupakan tindak lanjut hasil rapat pleno pada 21 November 2017 lalu. Dalam rapat pleno tersebut, lanjut dia, telah disepakati pergantian Setya Novanto dari Ketua Umum Golkar dan Ketua DPR menunggu hasil sidang praperadilan yang diajukan Novanto. Sementara itu Airlangga Hartarto menegaskan setelah dia ditunjuk sebagai ketum Golkar berdasarkan hasil pleno tak ada faksi dalam internal partai. "Kami tegaskan tidak ada faksi faksi di Partai Golkar. Kami kerja bersama menyelesaikan agenda politik apakah Pileg atau Pilpres, kami ucapkan terima kasih," ujar Airlangga usai mengikuti rapat pleno DPP Golkar di jalan Anggrek Neli, Jakbar, Rabu (13/12/2017). Ia menegaskan komitmen partai yang tetap mendukung pemerintahan Jokowi-JK. "Kami terima kasih ke pemerinrah di bawah Pak Jokowi dan JK yang selalu melihat Partai Golkar sebagai salah satu pilar demokrasi dan Partai Golkar salah satu partai mekanismenya dilihat publik," kata Airlangga.(B)