Anies Diminta Bersihkan Suburnya Nepotisme di Sejumlah BUMD

JAKARTA (Pos Kota) - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Wagub Sandiaga Uno diminta membersihkan praktik nepotisme di sejumlah BUMD. Pasalnya, praktik perkoncoan ini selain menimbulkan kecemburuan di lingkungan perusahaan juga berpotensi merugikam uang negara. Direktur Eksekutif Jakarta Monitoring Network (JMN) Achmad Sulhy mendesak Anies Sandi untuk menindak tegas praktik nepotisme yang dilakukan sekelompok oran pada badan usaha milik daerah (BUMD). Dari sejumlah badan usaha milik Pemprov DKI jakarta,  salah satunya adalah PT Food Station Tjipinang Jaya yang terindikasi melakukan praktik nepotisme. "Sejak tampuk pimpinan perusahaan dipercayakan kepada orang bekas retail Hero, maka banyak mantan pekerja pasar swalayan tersebut boyongan ke Food Station yanq bergerak di bidang pangan. "Selama dua tahun terakhir, jumlah pegawai Food Station yang semula hanya 60 orang kini membengkak menjadi 160 orang," ujar Sulhy di Jakarta, Senin (27/11). Orang-orang baru yang didominasi mantan karyawan Hero ini banyak menduduki jabatan strategis mengalahkan kelompok pegawai lama. Kasusnya sangat mirip dengan PD Pasar Jaya yang mana dirutnya memboyong mantan anak buah di perusahaan swasta untuk bergabung ke BUMD tersebut. Orang-orang baru itu diberi posisi strategis dengan gaji jauh lebih besar dari karyawan lama. Kasus ini sangat menjengkelkan pegawai lama sehingga merekaa beberapa kali berunjuk rasa memprotes tindakan Dirut Arief Nasruddin. "Mereka masuk sejak tahun 2015 dan sudah dalam satu paket, dan tak mau dirombak-rombak. Anehnya gubernur waktu itu menerima saja. Padahal harusnya komisaris berasal dari profesional, independen, atau menjadi wakil dari Pemprov,” kata Sulhy. Selain itu dalam hal penggajian mereka menentukn sendiri tanpa mengikuti peraturan yang ada. "Rata-rata gaji rombongan baru ini tiga kali lipat dibanding yang lama. Contohnya staf lulusan SMA digaji hampir Rp 10 juta.  Sedangkan direksi yang dulunya sekitar Rp 35 juta kini di atas Rp 100 juta. Ini berpotensi merugikan uang negara, " beber Sulhy. Ia menambahkan, semua kebijakan ini mereka sendiri yang membuat pada awal mereka masuk. "Padahal belum terbukti kinerjanya tapi sudah meminta gaji tinggi dan fasilitas mewah, sungguh dilematis di satu sisi kondisi keuangan perusahaan yang belum baik," cetusnya. Untuk itu Sulhy mendesak Pemprov DKI terutama Wagub Sandi yang berlatar belakang sebagai pengusaha multinasional untuk mengecek dan mengevaluasi BUMD yang subur nepotismenya. "Saya sangat mendukung kalau Pak Sandi bersedia segera merombak jajaran BUMD yang tidak profesional," harap Sulhy. (joko/win)