Penyanderaan Warga di Papua Harus Diselesaikan dengan Dialog

DEPOK (Pos Kota) - Kasus penyanderaan warga sipil di Papua yang dilakukan oleh gerakan Organisasi Papua Merdeka (OPM) tidak dapat diselesaikan secara militer, namun dapat diselesaikan hanya dengan cara pendekatan. Hal tersebut diutarakan langsung Ketua Gerakan Mahasiswa Papua Indonesia (GMPI) Habelino Sawaki. "Selama 50 tahun militer Indonesia untuk menghentikan gerakan separatis yang dilakukan oleh OPM sudah tidak ada pengaruh. Jalan satu-satunya menyelesaikan konflik adalah pendekatan berdialog,"ujarnya ketika jadi pembicara di acara Talk Show "Meretas Konflik di Tanah Papua", di Auditorium Juwono Sudarsono (AJS) Fisip UI, Kota Depok, Kamis (16/11). Berdasarkan dari kaca mata Habelino sebagai putra asli Papua, konflik yang terjadi di Tembaga Pura berdasarkan keterangan polisi adalah berasal Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB). Namun pemahaman pelaku bukan dari KKB namun murni dari OPM bergeser dari Puncak Jaya, Puncak Nambo, dan lalu ke Tembaga Pura. "Dalam penyelesaian konflik ini tokoh agama gereja sudah angkat tangan. Selama negosiasi tidak ada, semua rugi tidak hanya masyarakat saja, tapi dampaknya juga ke tentara dan Brimob,"tutur pria yang tengah mengikuti pendidikan S3 Antropologi di Universitas Indonesia. Sedangkan istilah penyanderaan yang diutarakan kepolisian, sebenarnya lanjut Habelino tidak ada penyanderaan hanya pelarangan meninggalkan kampung. "Kasus ini perlu ditangani secara arif dan bijak. Tidak ada penyanderaan namun hanya dilarang meninggalkan kampung. Selain itu tidak hanya warga Papua asli saaja, namun ada warga pendatang yang diamankan juga,"ungkapnya. Habelino menambahkan untuk saat ini yang paling dibutuhkan adalah penyelesaian masalah dengan hati jernih. Akar persoalan masalah hanya karena uang. "Tembaga Pura bisa diibaratkan sebagai 'Las Vegas' di Papua. Ada penambangan Freport juga. Namun kesejahteraan warga sekitar kurang diperhatikan,"tambahnya. Habelino berharap kepada Presiden Joko Widodo dapat menekan bawahannya dapat berjalan seirama dan sekata. "Presiden juga harus memikirkan infrastruktur yang dibangun di Papua agar tidak sia-sia,"tutupnya. (Angga)