PM Theresa May Akhirnya Menuding Rusia Campur Tangan dalam Pemilu Inggris

INGGRIS- Perdana Menteri Inggris Theresa May melontarkan tuduhan berat kepada Rusia terkait dugaan campur tangan negara itu dalam sejumlah pemilihan umum, termasuk pemilu Inggris Juni lalu serta beberapa operasi spionase siber. Berbicara pada jamuan makan malam di London, May menyebut Perdana Menteri Rusia Vladimir Putin berupaya "merusak prinsip masyarakat bebas." May menuding Rusia menyebarkan beragam berita bohong untuk "memicu perselisihan di antara negara-negara Barat". May menegaskan, meskipun tidak ingin terus-menerus berkonfrontasi dengan Rusia, Inggris akan melindungi seluruh kepentingan nasionalnya. Pernyataan May tersebut bertolak belakang dengan pernyataan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump yang mengatakan bahwa ia mempercayai bantahan Putin atas dugaan intervensi Rusia pada pemilihan presiden AS tahun 2016. Adapun, Menteri Luar Negeri Inggris Boris Johnson dijadwalkan melakukan kunjungan kenegaraan ke Rusia, Desember mendatang. May mengatakan, Putin kini harus mengambil kebijakan berbeda dengan kebijakan beberapa waktu lalu saat Rusia menganeksasi Krimea yang memicu konflik di Ukraina atau saat melancarkan serangan siber ke beberapa pemerintahan dan parlemen di Eropa. May menuturkan hal itu ketika menyampaikan pidato kebijakan luar negeri Inggris di Mansion House di London. Rusia, kata May, dapat menjadi kolega penting negara-negara Barat jika "bertindak dalam kaidah dan aturan yang berlaku". "Rusia secara terus-menerus melanggar kedaulatan udara beberapa negara Eropa serta menggelar operasi spionase dan perusakan siber yang berkelanjutan." "Mereka melakukan campur tangan dalam beberapa pemilu dan meretas situs milik Kementerian Pertahanan Denmark dan parlemen Jerman," ujar May. "Kami mengetahui yang sedang Anda lakukan dan Anda tidak akan berhasil. Anda meremehkan ketahanan demokrasi yang kami jalankan, prinsip kehendak bebas, dan komitmen negara-negara barat terhadap aliansi yang mengikat kami," tuturnya menambahkan. May mengatakan, walaupun telah meninggalkan Uni Eropa, Inggris tetap berkomitmen pada pakta keamanan negara Barat alias NATO serta berniat mengamankan kesepakatan Brexit yang disebutnya memperkuat prinsip liberal. Menurut May, kerja sama ekonomi yang tangguh antara Inggris dan Uni Eropa akan menjadi benteng atas agitasi Rusia di benua biru. Boris Johnson yang akan mengunjungi Rusia untuk pertama kali sejak menjabat menteri luar negeri Inggris, menyebut negaranya harus waspada namun tetap berhubungan dengan pemerintahan Putin. Boris Johnson menyebut hal itu sebagai hal krusial setelah selama satu dekade terakhir Inggris dan Rusia berada dalam hubungan yang tegang. Awal November lalu, Boris Johnson berkata kepada anggota parlemen bahwa ia tidak melihat bukti apapun terkait campur tangan Rusia dalam pemilu Inggris maupun referendum Brexit tahun 2016. Di sisi lain, selama ini Rusia mengklaim pemerintahan mereka selalu berada dalam posisi netral. "Kami akan melakukan langkah penting untuk menanggulangi aktivitas Rusia. Tapi ini bukanlah situasi dan hubungan dengan Rusia yang kami kehendaki," kata May. "Kami tidak ingin kembali ke era Perang Dingin atau konfrontasi yang tidak berkesudahan." "Sebagai anggota tetap Dewan Keamanan PBB, Rusia memiliki jangkauan dan kewajiban untuk memainkan peran vital dalam mempromosikan stabilitas global." "Rusia bisa, dan saya harap suatu saat akan mengambil langkah yang berbeda. Namun selama Rusia tidak berminat melakukan itu, Inggris akan terus melindungi kepentingannya dan menjaga ketentraman internasional yang juga diandalkan Rusia," kata May. Merespons pernyataan May, Ben Bradshaw, bekas menteri dari Partai Buruh yang memunculkan isu keterlibatan Rusia dalam pemilu Inggris selama setahun terakhir mengunggah komentar dalam akun Twitter miliknya. "Saya bertanya, mengapa sekarang May tiba-tiba menyadari campur tangan Rusia setelah membantah isu itu selama berbulan-bulan." (BBC)